RRI.CO.ID, Kuningan - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kuningan menyoroti masih maraknya warga yang berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural atau ilegal. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi karena para pekerja tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas.
Masyarakat diminta lebih waspada dan tidak mudah tergiur iming-iming gaji besar dari oknum penyalur ilegal. Hal itu ditegaskan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Kabupaten Kuningan, Yanto Chrisdianto.
“Jangan mudah percaya terhadap ajakan bekerja ke luar negeri melalui jalur yang tidak resmi. Risiko yang dihadapi sangat besar karena pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun jaminan keselamatan kerja,” ujarnya, pada Kamis, 28 Mei 2026.
Menurutnya, pemerintah terus mengingatkan masyarakat jika ingin bekerja ke luar negeri. Mereka wajib menggunakan prosedur resmi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Disnakertrans terus melakukan edukasi terkait bahaya PMI ilegal kepada masyarakat. Selain itu, mereka tengah mempercepat persiapan pelaksanaan Job Fair 2026 untuk membuka peluang kerja lokal.
“Persiapan Job Fair sedang kami matangkan. Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan agar bisa membuka lowongan kerja bagi masyarakat Kabupaten Kuningan,” katanya.
| Baca juga: DPRD Kuningan Soroti Selisih 2 Cm Proyek DAK |
Ia menjelaskan, kegiatan bursa kerja tersebut nantinya akan melibatkan berbagai perusahaan lokal maupun nasional. Berbagai formasi pekerjaan yang tersedia dapat diakses langsung oleh para pencari kerja.
Disnakertrans berharap Job Fair ini mampu membantu menekan angka pengangguran secara signifikan. Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi minat masyarakat memilih jalur kerja ilegal ke luar negeri.
“Kami ingin masyarakat memiliki akses pekerjaan yang jelas dan aman. Dengan adanya Job Fair ini, diharapkan peluang kerja semakin terbuka luas bagi warga Kuningan,” ucapnya.
Disnakertrans menyebutkan pengumuman resmi jadwal pelaksanaan akan segera disampaikan kepada publik. Hal tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh persiapan teknis dan kerja sama dengan perusahaan selesai.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....