RRI.CO.ID, Cirebon – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon mendorong sekolah membuka akses pengaduan bagi siswa yang mengalami kekerasan. Langkah tersebut dinilai penting agar kasus dapat segera ditangani tanpa menimbulkan rasa takut pada korban.

Ketua Tim Kerja Pemenuhan Hak Anak di Bidang Perlindungan Anak DP3APPKB Kota Cirebon, dr. Dian Novitasari Hidayat mengatakan, sekolah perlu menghadirkan sistem pengawasan internal yang kuat. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan maupun pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tugas guru, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dengan keterlibatan bersama, potensi tindak kekerasan dapat lebih cepat diketahui dan dicegah.

“Kami sangat mengharapkan adanya atensi dan pengawasan, mungkin bisa menggulirkan kebijakan-kebijakan internal sekolah,” ujarnya saat dihubungi RRI pada Senin 11 Mei 2026.

Ia menilai, sekolah juga perlu memberikan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pengaduan. Anak-anak harus merasa nyaman dan tidak takut ketika melaporkan tindakan yang dialaminya.

“Memberikan akses kepada pelajar atau siswa untuk bisa menyampaikan pengaduan tanpa rasa segan atau takut,” katanya.

Ia menjelaskan, DP3APPKB Kota Cirebon juga telah menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan tersebut dapat diakses melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Informasi mengenai layanan tersebut terus disosialisasikan dalam berbagai kegiatan. Bahkan, pihaknya memasang media informasi di sejumlah titik agar anak-anak mengetahui akses bantuan yang tersedia.

“Kami juga selalu menyampaikan informasi terkait akses pengaduan maupun konsultasi kepada anak-anak,” ucapnya.

Ia berharap keberadaan akses pengaduan dapat membantu anak memperoleh perlindungan secara cepat. Selain itu, layanan tersebut diharapkan mampu mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melapor.