RRI.CO.ID, Cirebon – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon memastikan nelayan tetap dapat mengakses BBM subsidi jenis solar untuk kebutuhan melaut. Kenaikan BBM non subsidi disebut tidak berdampak langsung terhadap aktivitas nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Cirebon.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, SE. menjelaskan, nelayan yang ingin membeli BBM subsidi wajib membawa surat rekomendasi dari dinas. Surat tersebut disertai data pribadi dan barcode sebagai bukti bahwa nelayan berhak mendapatkan solar subsidi.

Menurut Teguh, mekanisme rekomendasi itu sudah diterapkan sejak beberapa tahun terakhir atas arahan dari BPH Migas. Langkah tersebut dilakukan agar pemanfaatan BBM subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

“Teman-teman nelayan ini diberi keleluasaan oleh BPH Migas khusus karena termasuk kelompok yang rentan agar bisa mengakses BBM subsidi,” kata Teguh kepada RRI Kamis, 7 April 2026. Ia menegaskan solar subsidi menjadi kebutuhan utama nelayan untuk menjalankan aktivitas penangkapan ikan.

Ia menyebut kenaikan BBM non subsidi sejauh ini tidak memengaruhi jumlah nelayan yang mengakses solar subsidi di SPBU. Nelayan tetap aktif melaut dan tidak mengalami penurunan aktivitas pencarian ikan.

Namun demikian, pihaknya menemukan adanya pembatasan kuota BBM subsidi di sejumlah SPBU yang ditunjuk. Kondisi itu membuat nelayan kesulitan mendapatkan solar meski telah membawa rekomendasi resmi dari dinas.

“Hanya tadi, ketika ada lonjakan kenaikan ternyata kuota subsidi untuk teman-teman nelayan yang biasa diakses di setiap SPBU yang sudah ditunjuk ini kuotanya dibatasi,” ujarnya.

DKPP Kabupaten Cirebon saat ini masih berkoordinasi dengan pengelola SPBU dan BPH Migas terkait persoalan tersebut. Bahkan, pihaknya dijadwalkan mengikuti rapat virtual bersama Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan BPH Migas guna membahas kepastian kuota BBM subsidi bagi nelayan.