Dalam dialog tersebut, Eka menyoroti bahwa guru tidak hanya menjalankan tugas utama mengajar, tetapi juga dibebani berbagai laporan administratif, baik harian maupun berbasis digital, yang cukup menyita waktu dan energi dalam keseharian.

Ia menegaskan bahwa organisasi profesi seperti PGRI telah beberapa kali mendorong pemerintah, khususnya pemerintah pusat, untuk mengurangi beban administrasi tersebut agar guru dapat kembali fokus pada tugas utamanya sebagai pendidik di kelas.

“Guru itu sekarang disibukkan juga dengan berbagai macam beban administrasi, selain harus membuat laporan harian melalui laporan online atau lainnya, dan kami berharap guru itu kembali difokuskan kepada tugas guru,” ujarnya kepada RRI Senin, 4 Mei 2026.

Menurutnya, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah dijelaskan bahwa tugas guru mencakup merancang, menyusun, dan melaksanakan pembelajaran, serta membimbing, mengarahkan, menilai, hingga mengevaluasi hasil belajar siswa secara menyeluruh.

Ia juga menjelaskan bahwa aktivitas guru dimulai dari persiapan sebelum mengajar, pelaksanaan pembelajaran di kelas, hingga evaluasi seperti mengoreksi tugas dan menilai hasil belajar siswa, yang kerap dilakukan hingga di luar jam kerja.

“Nah sekarang kalau dibebani dengan beban-beban yang sifatnya administratif, kapan guru akan berinovasi, kapan guru akan berkreasi untuk meningkatkan metode pembelajaran, sehingga pembelajaran itu bisa lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa,” katanya.

Selain itu, ia menilai banyaknya regulasi dari berbagai kementerian turut memperumit kondisi karena guru harus mengikuti berbagai aturan yang berbeda dalam waktu bersamaan, sehingga menghambat ruang gerak dan kreativitas.

“Guru itu terlalu banyak aturan yang mengatur satu sama lain, jadi terlalu banyak tumpang tindih aturan yang mengatur tentang guru,” ucapnya.