RRI.CO.ID, Indramayu - Ratusan nelayan dan juragan yang tergabung dalam Gerakan Nelayan Pantura (GNP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga BBM jenis solar. Harga solar non subsidi saat ini hampir menembus Rp30 ribu per liter.

Aksi tersebut disampaikan dalam mimbar bebas nelayan Pantura yang digelar di TPI Karangsong Indramayu, Senin, 4 Mei 2026. Kegiatan ini diikuti ratusan nelayan, juragan, dan pelaku usaha perikanan.

Ketua Gerakan Nelayan Pantura, Kajidin mendesak pemerintah untuk tidak menaikan harga solar non subsidi khusus nelayan. Ia menyebut harga saat ini sudah hampir menembus Rp30 ribu per liter.

Kondisi ini, kata Kajidin sangat berdampak bagi nelayan yang bekerja di atas kapal 30 Gross Ton (GT). Banyak nelayan kesulitan melaut karena biaya operasional yang tinggi.

” Hampir dua bulan nelayan tidak bisa bekerja karena harga solar tidak terjangkau. Bila dipaksakan mereka akan rugi besar,” kata Kajidin menegaskan.

Ia membeberkan saat ini di Pelabuhan Karang Song, lebih dari 200 kapal berukuran besar tidak melaut. Hal itu disebabkan harga solar yang terus melambung dan tidak terjangkau oleh nelayan.

Persoalan ini. Kata Kajidin, diperparah dengan rendahnya harga jual ikan hasil tangkap nelayan. Kondisi tersebut membuat pendapatan nelayan semakin tertekan.

Kajidin memberikan solusi kepada pemerintah agar ada subsidi silang, khususnya bagi pemenuhan solar bagi nelayan di atas 30 GT. Menurutnya, langkah ini dapat membantu nelayan tetap melaut.

Untuk itu, pihaknya akan bersama-sama nelayan se wilayah Pantura untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut terkait dilema kenaikan harga solar imbas dari geopolitik di Timur Tengah.

“Kami sudah sepakat dengan nelayan se wilayah Pantura Jawa untuk menemui presiden terkait harga solar industri yang terus naik. Nelayan bisa mati kalo terus begini,” ujar Kajidin.

Aksi yang diikuti oleh ratusan juragan, anak buah kapal (ABK), dan pengurus Koperasi Perikanan Laut membacakan tuntutan. Tuntutan tersebut akan diajukan kepada Presiden, Menteri ESDM, dan Menteri KKP.

“Tuntutan para nelayan ini akan disampaikan kepada presiden melalui bupati Indramayu,” kata Kajidin.