RRI.CO.ID, Cirebon - Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan pendataan pelaku usaha dalam rangka sensus ekonomi guna memperoleh gambaran kondisi usaha di masyarakat. Pendataan ini mencakup berbagai sektor usaha dengan jumlah pertanyaan yang relatif terbatas agar tidak menyita banyak waktu responden.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran S.Si., M.T., menjelaskan bahwa jumlah pertanyaan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak terlalu banyak. Hal ini dilakukan agar proses pengisian data tetap efektif tanpa mengganggu aktivitas usaha.

"Khusus untuk pelaku usaha, jumlah pertanyaan tidak lebih dari sekitar 30 butir yang mencakup identitas usaha, alamat, jenis badan usaha, tenaga kerja, penggunaan internet, hingga omzet usaha," ujar Samiran kepada RRI Selasa, 21 April 2026.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa pendataan awal bersifat umum dan akan dilanjutkan dengan sensus lanjutan yang lebih detail. Tahapan lanjutan tersebut dilakukan dengan metode sampel untuk mengetahui karakteristik usaha secara lebih mendalam.

Dalam pelaksanaannya, BPS juga memberikan jaminan keamanan terhadap data yang disampaikan oleh pelaku usaha. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipublikasikan secara individu.

"Kami terikat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menjamin kerahasiaan data responden, sehingga informasi yang diberikan masyarakat aman dan tidak akan ditampilkan secara perorangan," ucap Samiran.

Ia menambahkan bahwa seluruh data yang masuk akan tersimpan di server BPS dengan sistem keamanan yang terjaga. Apabila terjadi pelanggaran kerahasiaan data, terdapat sanksi tegas berupa denda hingga ancaman pidana sesuai ketentuan undang-undang.

Samiran berharap pelaku usaha dapat memberikan informasi secara jujur dan lengkap saat pendataan berlangsung. Partisipasi aktif masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi.