Pemkot Cirebon Perkuat Peran Guru BK Bangun Sistem Perlindungan Anak

RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon terus menguatkan sistem perlindungan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik, khususnya guru Bimbingan Konseling (BK). Upaya ini diwujudkan dalam kegiatan penguatan kapasitas guru BK yang digelar di Aula DPPPAPPKB Kota Cirebon.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, yang menegaskan pentingnya menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi anak. Ia menyebutkan bahwa perkembangan sosial dan teknologi saat ini menghadirkan tantangan baru yang berpotensi memicu berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

"Sekolah seharusnya menjadi tempat paling membahagiakan setelah rumah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangan hari ini semakin kompleks. Karena itu, penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komunikasi yang kuat antar pihak," ujarnya yang dikutip dari press release Pemerintah Kota Cirebon Senin, 20 April 2026.

Menurutnya, penguatan sistem deteksi dini menjadi langkah penting untuk mencegah masalah anak berkembang menjadi lebih serius. Ia menilai forum penguatan kapasitas guru BK menjadi wadah strategis untuk menyatukan pemahaman serta menyusun langkah bersama dalam menangani persoalan anak.

Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Guru BK diharapkan tidak bekerja sendiri, melainkan memanfaatkan dukungan dari berbagai perangkat daerah yang memiliki peran dalam perlindungan anak.

"Bapak dan Ibu guru adalah mata dan telinga pemerintah di unit pendidikan paling bawah. Tidak hanya mengajar, tetapi juga menjaga kesehatan mental dan masa depan generasi. Karena itu, kami ingin membangun sistem jejaring kerja yang solid, bukan sekadar menambah beban administrasi," ucapnya.

Pemkot Cirebon juga memberikan apresiasi kepada guru BK yang selama ini berperan sebagai pendamping siswa dalam menghadapi berbagai persoalan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga menjadi tempat curhat, mediator konflik, serta pelindung bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan.

"Pemerintah Kota Cirebon berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara sekolah, pemerintah, dan berbagai pihak terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak," katanya.

Sementara itu, Kepala DPPPAPPKB Kota Cirebon menegaskan pentingnya membangun jaringan komunikasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam memenuhi hak-hak anak. Melalui jejaring tersebut, diharapkan setiap kasus yang melibatkan anak dapat ditangani secara tepat dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan mereka.