RRI.CO.ID, Cirebon – Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Kegiatan ini menjadi salah satu dari tiga sensus nasional yang rutin digelar selain sensus penduduk dan sensus pertanian.

Sensus ekonomi dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali pada tahun berakhiran enam, setelah sebelumnya dilakukan pada 2016. Pendataan ini akan mencakup seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, termasuk usaha yang berada di wilayah Kota Cirebon.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran S.Si, M.T., menjelaskan bahwa sensus ekonomi bertujuan untuk mengetahui jumlah usaha serta karakteristik pelaku usaha di berbagai sektor. Data tersebut juga akan digunakan untuk melihat struktur modal, kepemilikan usaha, hingga pola pendapatan atau omzet pelaku usaha.

“Sensus ekonomi ini bertujuan mengetahui seberapa banyak usaha menurut sektor, karakteristik usaha maupun pengusahanya, serta struktur modal dan pendapatannya sehingga kita memiliki gambaran kondisi usaha secara menyeluruh,” ujar Samiran kepada RRI Selasa, 21 April 2026.

Selain itu, pendataan juga mencakup usaha mikro hingga usaha berbasis digital atau online yang tidak memiliki lokasi fisik. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini semakin banyak beralih ke transaksi daring.

“Sensus ekonomi akan mencakup semua usaha, termasuk usaha rumahan dan online, serta hasilnya tidak disampaikan secara individu sehingga masyarakat tidak perlu khawatir meskipun belum memiliki NIB,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, BPS akan menggunakan dua metode pendataan, yaitu pengisian kuesioner secara mandiri melalui tautan yang dikirimkan kepada perusahaan serta metode door-to-door oleh petugas lapangan. Sekitar 295 petugas akan diterjunkan untuk mendatangi rumah tangga dan lokasi usaha guna memastikan seluruh data dapat terhimpun secara lengkap.

Pelaksanaan lapangan sensus ekonomi dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026 setelah tahap persiapan dilakukan sejak April. Melalui kegiatan ini, pemerintah diharapkan memperoleh potret kondisi ekonomi terkini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.