RRI.CO.ID, Majalengka - Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmen membenahi sistem rekrutmen tenaga kerja yang bersih dan berintegritas melalui penindakan praktik pungutan liar. Langkah ini diambil untuk memberantas percaloan yang selama ini merugikan para pencari kerja di wilayah tersebut.

Bupati Majalengka Eman Suherman memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak agar tidak terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ia menekankan bahwa proses penerimaan tenaga kerja di Majalengka harus mengedepankan prinsip transparansi serta keadilan.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi ketenagakerjaan yang tengah dijalankan secara serius oleh pemerintah daerah. Setiap pelanggaran yang ditemukan dipastikan akan ditindak secara administratif maupun melalui jalur hukum yang berlaku.

“Selama dilampirkan bukti yang kuat, kami akan menindak tegas pelaku pungli atau calo dengan data dan fakta yang jelas,” katanya, Kamis, 16 April 2026. Pernyataan ini menjadi jaminan perlindungan bagi masyarakat dari intervensi pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Majalengka berupaya menciptakan sistem rekrutmen profesional untuk menghadirkan iklim kerja yang sehat. Hal ini dilakukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan tenaga kerja di berbagai sektor industri.

Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah daerah terus mengakselerasi penyerapan tenaga kerja lokal melalui program unggulan Matahati. Program Masyarakat Cepat Kerja ini dirancang sebagai solusi menghadirkan sistem rekrutmen yang akuntabel dan bebas pungli.

Bupati Eman Suherman menambahkan bahwa program Matahati menjadi langkah strategis untuk membenahi sistem ketenagakerjaan agar lebih terintegrasi. Peluncuran program di Balai Latihan Kerja (BLK) Cakraningrat menjadi momentum penting bagi perubahan sistemik di Majalengka.

Pemerintah daerah juga memperkuat sinergi dengan sektor industri guna memastikan warga lokal mendapatkan prioritas utama. Kerja sama ini diharapkan mampu menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan ketersediaan sumber daya manusia di daerah.

“Fokus kita adalah memutus mata rantai percaloan yang meresahkan masyarakat. Kami meminta perusahaan melakukan rekrutmen terpadu melalui sistem pemerintah,” ujarnya. Penekanan ini bertujuan agar seluruh proses seleksi terpantau langsung oleh dinas terkait.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Majalengka optimis mampu menciptakan sistem ketenagakerjaan yang jauh lebih adil. Upaya tersebut diharapkan efektif menekan angka pengangguran sekaligus menghapus praktik percaloan di dunia kerja.