RRI.CO.ID, Majalengka - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap hari Senin dinilai sebagai bagian dari adaptasi menuju model kerja modern berbasis teknologi digital. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka efisiensi energi di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Pengamat kebijakan publik, Riko Noviantoro, menilai bahwa penerapan WFH tidak semata-mata berkaitan dengan penghematan bahan bakar minyak, melainkan bagian dari transformasi sistem kerja pemerintahan. Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi menuntut adanya perubahan pola kerja yang lebih fleksibel dan adaptif.

“Ini adalah model kerja baru yang mau tidak mau kita akan beradaptasi ke arah sana, bukan sekadar soal penghematan energi,” ujarnya kepada RRI, Selasa, 31 Maret 2026. Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan ini tidak mengganggu hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kualitas layanan tetap optimal meskipun ASN tidak bekerja dari kantor. Hal ini menjadi tantangan utama dalam tahap awal implementasi kebijakan tersebut di daerah.

Riko juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas WFH terhadap kinerja ASN. Evaluasi ini diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berdampak positif atau justru menimbulkan kendala.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan publik yang diterapkan. Oleh karena itu, keseimbangan antara fleksibilitas kerja ASN dan pelayanan kepada masyarakat harus dijaga dengan baik.

Pemerintah daerah diharapkan dapat terus melakukan penyesuaian dan inovasi dalam pelaksanaan WFH ini agar mampu memberikan manfaat maksimal, baik bagi aparatur maupun masyarakat luas. Dengan demikian, transformasi digital dalam birokrasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.