RRI.CO.ID, Kuningan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tengah mengalami evaluasi menyeluruh seiring kebijakan penertiban secara nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian operasional sementara terhadap belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut.

Sebanyak 17 dapur MBG (SPPG) yang dihentikan sementara tersebut di antaranya: meliputi SPPG Citapen Hantara, SPPG Ciawigebang Geresik 2, SPPG Cidahu Cieurih, SPPG Cigandamekar Sangkanurip, SPPG Cimahi Margamukti, tiga unit SPPG Ciniru, SPPG Cipicung, SPPG Dukuhdalem Ciawigebang, SPPG Garawangi Lengkong, SPPG Japara Dukuhdalem 1, SPPG Lebakwangi Pagundan, SPPG Winduhaji, SPPG Lebakwangi Mekarwangi 2, SPPG Japara Japara, serta SPPG Sangkanurip 2.

Kebijakan ini diambil menyusul laporan Koordinator Regional Jawa Barat terkait ketidakpatuhan sejumlah SPPG terhadap standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Berdasarkan surat resmi BGN Nomor 839/D.TWS/03/2026 tertanggal 10 Maret 2026, yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, terdapat tiga pelanggaran utama yang menjadi dasar pemberhentian sementara tersebut.

Pertama, sejumlah SPPG belum memiliki atau mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan meskipun telah beroperasi lebih dari 30 hari. Kedua, tidak tersedianya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lokasi dapur. Ketiga, belum adanya fasilitas tempat tinggal atau mess bagi petugas, seperti Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.

Ketiga persyaratan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

Dalam konteks nasional, langkah ini merupakan bagian dari penertiban besar-besaran yang dilakukan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa program MBG tidak boleh mengabaikan standar kualitas dan keamanan.

“Program ini harus tepat sasaran, higienis, dan tidak menimbulkan masalah baru, baik bagi kesehatan maupun lingkungan,” demikian penegasannya berkaitan dengan kebijakan evaluasi nasional.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat dilaporkan telah menghentikan sementara sekitar seribu dapur MBG di berbagai daerah di Indonesia yang belum memenuhi ketentuan teknis dan administratif.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, terdapat ratusan SPPG yang masuk daftar evaluasi. Khusus di Kabupaten Kuningan, sebanyak 17 SPPG dihentikan sementara, dengan mayoritas pelanggaran terkait tidak tersedianya fasilitas IPAL.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Satuan Tugas MBG sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pengelola SPPG agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

“BGN telah melakukan peninjauan langsung ke lapangan, dan ditemukan 17 SPPG tidak memiliki IPAL. Padahal, peringatan sudah disampaikan sejak jauh hari,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.

Pemerintah Kabupaten Kuningan juga sebelumnya telah mengeluarkan surat terkait pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta permintaan kelengkapan dokumen administrasi SPPG pada Desember 2025. Namun, imbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh pengelola.

Menurut Uu, langkah tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga aspek keamanan pangan dan lingkungan. Ia menegaskan, selain SLHS sebagai jaminan kebersihan pengolahan makanan, keberadaan IPAL menjadi syarat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Sementara itu, terkait distribusi MBG ke sekolah-sekolah yang terdampak penghentian operasional SPPG, hingga kini belum ada laporan resmi dari Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Kuningan.

BGN memberikan kesempatan kepada SPPG yang terdampak untuk kembali beroperasi, dengan syarat segera memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan serta mengajukan permohonan pencabutan sanksi dengan melampirkan bukti pemenuhan administrasi.

.