RRI.CO.ID, Cirebon – Persoalan pengelolaan sampah di wilayah Cirebon masih menjadi pekerjaan rumah besar yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Keterbatasan armada pengangkut serta kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi tantangan utama dalam penanganan sampah setiap hari.

Pemerhati Sosial dan Lingkungan Cirebon, Ajat Drajatulloh, menyebutkan bahwa berdasarkan data yang disampaikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, jumlah armada pengangkut sampah masih belum mencukupi. Dari total 72 armada yang tersedia, sembilan di antaranya saat ini harus menjalani perbaikan sehingga mengurangi efektivitas pengangkutan.

“Kalau kita lihat data terakhir, armada pengangkut itu masih kurang. Dari 72 unit yang ada, sembilan unit mengalami kerusakan sehingga tidak bisa beroperasi maksimal,” ujar Ajat Drajatulloh kepada RRI Sabtu, 7 Maret 2026.

Ia menjelaskan, keterbatasan juga terjadi pada kapasitas TPA yang ada di wilayah Cirebon. TPA Gunung Santri di Kepuh hanya mampu menampung sekitar 350 ton sampah per hari, sementara TPA Kubangdeleg di Karangwareng jika dipaksakan hanya dapat menampung sekitar 100 ton.

“Artinya kapasitas TPA kita hanya sekitar 500 ton per hari. Padahal realisasi sampah yang harus diangkut setiap harinya bisa mencapai 1.300 ton,” kata Ajat Drajatulloh.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian sampah tidak dapat langsung diangkut dan harus menunggu giliran penanganan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lingkungan jika tidak segera ditangani secara sistematis.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau komunitas pegiat lingkungan. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang lebih baik.

“Kami melihat persoalan sampah ini adalah persoalan publik, sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh komunitas lingkungan saja. Perlu sinergi dan kolaborasi semua pihak agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Kang Ajat sapaan akrabnya, juga mendorong pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk penyediaan tempat sampah terpilah antara organik, anorganik, dan non-organik. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah sejak dari sumbernya.