RRI. CO.ID, Kuningan – Kabupaten Kuningan mencatat tren peningkatan surplus beras dalam dua tahun terakhir. Pada 2024, surplus beras tercatat sebesar 93 ribu ton. Angka tersebut naik menjadi 120 ribu ton pada 2025 atau tumbuh sekitar 29 persen secara tahunan.

Untuk 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menargetkan kenaikan 10 persen dari capaian 2025. Dengan asumsi target tersebut tercapai, surplus beras diproyeksikan berada di kisaran 132 ribu ton.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan, Wahyu Hidayah, menyebut tren kenaikan ini menunjukkan kapasitas produksi daerah relatif terjaga di tengah tekanan perubahan iklim dan fluktuasi biaya produksi.

“Pada 2024 surplus 93 ribu ton, lalu naik menjadi 120 ribu ton di 2025. Tahun 2026 kami menargetkan kenaikan 10 persen dari angka tersebut,” ujarnya, Sabtu, 28 Februari 2026.

Ia menegaskan bahwa kenaikan surplus tidak hanya diukur dari total produksi, tetapi juga stabilitas pasokan dan keberlanjutan usaha tani. Tantangan yang dihadapi meliputi perubahan pola cuaca, serangan organisme pengganggu tanaman, serta dinamika harga sarana produksi.

Data dinas menunjukkan penguatan produksi ditopang oleh optimalisasi luas tambah tanam, pengawalan masa tanam, serta perbaikan manajemen irigasi di sejumlah sentra padi. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas dan meminimalkan risiko gagal panen.

“Surplus ini harus dijaga konsistensinya. Bukan hanya soal angka, tetapi juga kepastian pasokan dan perlindungan terhadap petani,” kata Wahyu.

Dengan proyeksi surplus di atas 130 ribu ton pada 2026, Kuningan diperkirakan tetap menjadi salah satu penopang pasokan beras di wilayah timur Jawa Barat. Pemerintah daerah menekankan pendekatan berbasis data dalam pengambilan keputusan teknis, terutama terkait pola tanam, distribusi pupuk, dan pengendalian hama.

Tren dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan kapasitas produksi yang signifikan. Namun, keberlanjutan capaian tersebut sangat bergantung pada stabilitas faktor iklim, efektivitas manajemen lapangan, dan konsistensi kebijakan pendukung sektor pertanian.