RRI.CO.ID, Cirebon – Di balik capaian penghargaan pendidikan, tantangan keberlanjutan menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah diingatkan untuk menjaga konsistensi peningkatan APS dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Upaya tersebut dinilai tidak bisa hanya bergantung pada Dinas Pendidikan. Keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa menjadi kunci dalam menjangkau anak-anak yang belum tersentuh layanan pendidikan.

Pengamat pendidikan Drs. Herri Purnama, M.Pd. Kons., menyarankan agar kolaborasi diperluas hingga tingkat desa. Menurutnya, keberadaan siswa secara riil ada di lingkungan masyarakat, sehingga pendekatan berbasis wilayah menjadi penting.

“Jantung persoalan pendidikan ada di desa-desa. Karena itu, kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa harus diperkuat agar penanganan ATS lebih efektif,” ujarnya pada RRI Kamis, 19 Februari 2026.

Ia juga menilai pendidikan non-formal melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C memiliki peluang besar untuk meningkatkan APS. Dukungan fasilitas dan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) harus dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Herri Purnama, keberlanjutan program membutuhkan pengawasan dan komitmen jangka panjang. Tanpa konsistensi, capaian penghargaan dikhawatirkan hanya bersifat sementara.

Dengan strategi kolaboratif yang terus diperkuat, Kabupaten Cirebon diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pendidikan. Langkah itu sekaligus menjadi model pengembangan pendidikan berkelanjutan di tingkat daerah.