RRI.CO.ID, Cirebon - Fenomena penggunaan fake GPS yang tengah viral di kalangan aparatur sipil negara (ASN) mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Praktik tersebut dinilai mencerminkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan sistem aplikasi, tetapi juga menyentuh aspek sumber daya manusia.

Rizki salah satu ASN Cirebon menilai, maraknya penggunaan fake GPS menunjukkan masih adanya celah dalam sistem absensi berbasis lokasi. Kondisi ini menjadi masukan penting agar sistem terus diperbarui dan disempurnakan guna mencegah potensi penyalahgunaan.

“Menurut saya pribadi fenomena fake GPS ini memiliki dua sudut pandang, yang pertama berarti sistemnya masih bisa diakali,” ujarnya pada RRI Jumat, 6 Februari 2026. Ia menegaskan, pembaruan sistem perlu dilakukan secara berkelanjutan agar celah-celah tersebut dapat diantisipasi lebih baik.

Selain aspek sistem, praktik tersebut juga mendapat perhatian dari masyarakat luas. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait kewajaran manipulasi lokasi dan kaitannya dengan integritas ASN.

“Kalau sampai terpikir untuk memasukkan lokasi palsu, berarti ada integritas SDM yang perlu dibenahi,” katanya. Menurutnya, ASN yang memiliki integritas seharusnya tidak memerlukan praktik memanipulasi GPS.

Ia menekankan bahwa pembenahan harus dilakukan secara seimbang antara sistem dan manusia sebagai penggunanya. Sistem perlu diperkuat, sementara ASN juga harus diberikan pemahaman terkait nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

“Dari segi aplikasi perlu pembaruan terus-menerus, dari segi SDM juga harus diberikan pemahaman bahwa praktik seperti itu tidak mencerminkan ASN yang berakhlak,” ucapnya. Nilai-nilai berakhlak dinilai harus tetap menjadi pegangan utama dalam menjalankan tugas.

Ke depan, diharapkan tidak ada lagi praktik manipulasi GPS maupun celah dalam sistem absensi digital. Sinergi antara ASN sebagai pengguna dan sistem aplikasi diharapkan dapat berjalan beriringan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.