KBRN, Kuningan: Kerusakan ekologis di kawasan lereng Gunung Ciremai kembali menjadi sorotan setelah tokoh masyarakat H. Udin Kusnedi dan Sekretaris Gema Jabah Hejo Kuningan, Nanang S. Hutan, menilai kondisi hutan dan tata guna lahan di wilayah tersebut telah memasuki tahap kritis. Keduanya menyebut kerusakan yang terjadi berpotensi meningkatkan risiko longsor, banjir bandang, hingga penurunan sumber mata air di wilayah hilir.

Tokoh masyarakat Kabupaten Kuningan, H. Udin Kusnedi mengungkapkan penebangan liar serta alih fungsi lahan di kawasan hulu menjadi penyebab utama melemahnya kestabilan tanah. “Longsor itu hasil akumulasi dari rusaknya hutan. Ketika kayu ditebang dan lahan dibuka, tanah kehilangan penahan. Inilah yang menjadi bom waktu ekologis,” katanya Selasa (2/12/2025).

Ia juga menyoroti kerentanan jalan beraspal di daerah perbukitan Ciremai yang mudah rusak saat terjadi pergerakan tanah. “Begitu ada longsor kecil, jalan aspal langsung retak dan ambles. Karena sifatnya lentur, ia cepat rusak ketika pondasinya bergeser,” ujarnya. Menurutnya, penguatan struktur tanah dan perbaikan drainase diperlukan agar infrastruktur lebih tahan terhadap risiko geologis.

Sementara itu, Nanang S. Hutan menekankan penurunan kapasitas daerah resapan air akibat berkurangnya tutupan vegetasi. Ia menyebut perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur maupun area wisata telah mengurangi kemampuan hutan menyimpan air. “Daerah resapan melemah. Saat hujan terjadi banjir, saat kemarau banyak mata air debitnya turun drastis,” katanya.

Nanang mengingatkan bahwa berkurangnya fungsi resapan akan berdampak langsung pada ketersediaan air bagi masyarakat. Ia mendorong pemulihan tutupan vegetasi menggunakan tanaman lokal berakar kuat untuk mengikat tanah dan meningkatkan penyimpanan air. “Penyangga ekologis Ciremai harus dipulihkan. Ini menyangkut keberlanjutan hidup warga,” ucapnya menegaskan.

Keduanya meminta pemerintah dan masyarakat menempatkan pemulihan ekosistem sebagai prioritas utama. Pengawasan kawasan hutan, reboisasi, dan penerapan tata kelola lingkungan yang ketat dinilai perlu dilakukan segera. “Keselamatan warga harus menjadi dasar setiap keputusan pembangunan,” ujarnya menutup.