Krisis Pemilu 2024, Risiko Lunturnya Demokrasi dan Manipulasi Informasi

KBRN, Kuningan: Komisi II DPR RI bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Wisma Permata, Kuningan. Acara dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dari 32 kecamatan, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Yanuar Prihatin.

Dalam sambutannya, Komisioner Bawaslu Kuningan, Agus Khobir, menjelaskan sosialisasi ini merupakan kewajiban bersama Bawaslu dan Komisi II DPR RI.

"Tugas Bawaslu adalah mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2024, memastikan kesesuaian dengan aturan yang ada," ujarnya. Pada Kamis (9/11/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Yanuar Prihatin, mencatat permasalahan yang dihadapi pengawas pemilu di lapangan, menerima masukan dari Bawaslu daerah hingga pusat.

"Para pengawas pemilu perlu mendapatkan perhatian pemerintah mengingat risiko kerja mereka. Dia mendorong partisipasi aktif kepala daerah, peserta pemilu, dan masyarakat dalam Pemilu 2024," sambungnya.

Tantangan kualitas pemilu saat ini, menurut dia, adalah lunturnya nilai-nilai demokrasi yang semula sukarela menjadi transaksional.

"Saat ini ada sebagian parpol yang melihat calon legislatif dari segi kekuatan finansial. Maka dari itu pentingnya untuk mengatasi praktik transaksional untuk menjaga kualitas hasil pemilu," tandasnya.

Pengawas pemilu juga diminta memperhatikan upaya yang mengganggu jalannya Pemilu, seperti penyebaran informasi hoaks dan kampanye hitam.

"Siapapun, termasuk parpol, caleg, unsur pemerintahan, dan masyarakat, tidak boleh mengganggu jalannya Pemilu. Seperti Kemunculan kampanye hitam dan informasi hoaks, dapat disebabkan oleh ketegangan politik, persaingan antar kandidat atau partai, serta taktik kontroversial dalam persaingan politik mendekati Pemilu," tegas Yanuar Prihatin.

Pihaknya memperingatkan bahwa hal ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ketidakpastian atau ketakutan di kalangan pemilih, memengaruhi cara mereka memilih.

"Karena ada beberapa individu atau kelompok mungkin memiliki agenda politik atau kepentingan pribadi yang ingin dicapai dengan menyebarkan informasi yang tidak benar," tutupnya.