RRI.CO.ID, Cirebon - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimisme terhadap kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19.
Pidato tersebut terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027. Herman menilai pidato Presiden menegaskan peran strategis anggaran negara tersebut.
Menurut Herman, APBN bukan sekadar dokumen administratif bagi pemerintah. Instrumen strategis ini berfungsi untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Herman dalam keterangan rilis yang diterima RRI, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menilai target ekonomi untuk tahun 2027 menantang namun tetap realistis. Hal tersebut dapat dicapai jika dibarengi strategi agresif dan konsisten.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto.
Belanja negara diproyeksikan berada pada kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB. Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada pada rentang 1,8–2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” ujar Herman.
Ia menyoroti target inflasi dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen saat ini. Angka tersebut menjadi indikator penting untuk stabilitas harga barang dan jasa.
Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500. Angka ini dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global sekarang.
| Baca juga: Dave: Komisi I DPR RI Apresiasi Peran Pers |
Herman menyatakan penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci utama. Pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi industri dan daya saing produk dalam negeri.
Asumsi harga minyak mentah pada level 70–90 dolar AS per barel dinilai realistis. Ketegangan geopolitik global khususnya konflik Timur Tengah menjadi faktor penentu harga.
Herman berharap harga energi global dapat kembali stabil apabila situasi internasional membaik. Ia mendukung langkah pemerintah mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan.
Pengembangan yang didukung meliputi pembangkit listrik tenaga surya dan pengolahan sampah. Langkah ini penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di masa depan.
Herman Khaeron menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional. Optimalisasi dilakukan melalui komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.
Presiden memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut mencapai 65 miliar dolar AS. Jumlah tersebut setara dengan nilai Rp1.100 triliun bagi negara.
Herman mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam. Hal ini termasuk membenahi dugaan praktik under invoicing yang merugikan negara.
Dugaan praktik tersebut disebut telah berlangsung puluhan tahun dan merugikan ratusan miliar dolar AS. Pembenahan tata kelola menjadi hal krusial yang harus segera dilakukan.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” ucapnya tegas.
Pemerintah juga tetap memberi ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang saat ini. Kolaborasi dengan dunia usaha akan menjadi kekuatan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....