Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon Tunda Umrah imbas Konflik

RRI.CO.ID, Cirebon - Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak pada kebijakan perjalanan ibadah umrah. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menunda keberangkatan hingga situasi dinyatakan aman oleh pemerintah.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, H. Mualim Tamim, M.Ag, mengatakan pemerintah telah memberikan edukasi dan informasi kepada publik terkait langkah antisipatif yang harus dilakukan dalam situasi konflik. Ia menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

“Terkait dengan dampak politik yang disebabkan oleh konflik Timur Tengah tersebut, dari Kementerian Haji dan Umrah sudah memberikan banyak edukasi dan informasi kepada publik bahwa sementara ketika terjadi ketegangan seperti ini, maka perjalanan umrah dan lainnya itu harus dihentikan dulu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujarnya dalam Dialog Cirebon Menyapa pada Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan PPIU dan travel di Kabupaten Cirebon agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Informasi resmi, lanjutnya, juga telah disampaikan melalui berbagai kanal komunikasi termasuk media sosial kementerian.

Sejauh ini, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon belum menerima laporan adanya gangguan signifikan terhadap jemaah yang sedang berada di Tanah Suci. Namun terdapat satu rombongan yang sempat transit di Hainan, Cina, dan dipastikan dalam kondisi aman.

Mualim menjelaskan bahwa umrah dan haji dilaksanakan berdasarkan prinsip istitoah, termasuk aspek keamanan perjalanan sebagai faktor utama. Oleh karena itu, jika kondisi belum kondusif, maka penundaan menjadi langkah rasional demi keselamatan jemaah.

“Bisa jadi, karena begini, umroh maupun haji itu dilaksanakan berdasarkan istitoah. Syarat utamanya adalah istitoah, dan istitoah itu bukan saja istitoah dalam masalah finansial, tapi istitoah juga dalam kesehatan, dan yang paling penting adalah istitoah dalam perjalanan,” katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan hanya mengakses informasi resmi dari pemerintah guna menghindari kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi sebelum membuka kembali keberangkatan umrah secara normal.