RRI.CO.ID, Cirebon - Bangkok Post melaporkan Thailand mulai memasuki tahap peluncuran program TH-AI Passport yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap teknologi kecerdasan buatan. Program tersebut menargetkan hingga lima juta warga Thailand berusia 15 tahun ke atas agar memperoleh akses ke berbagai layanan AI premium selama satu tahun.
Menurut Kementerian Digital Economy and Society Thailand, program ini bukan sekadar memberikan akses terhadap perangkat AI, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan digital dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Pemerintah Thailand sebelumnya menjelaskan bahwa TH-AI Passport merupakan bagian dari upaya memperluas penggunaan AI di kalangan pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dunia usaha, hingga aparatur pemerintah.
Bangkok Post melaporkan, tahap pendaftaran TH-AI Passport mulai diuji pada 19 Agustus 2026, sementara penggunaan secara resmi dijadwalkan dimulai pada 31 Agustus. Calon pengguna harus berusia minimal 15 tahun dan melewati proses verifikasi identitas untuk mencegah penggunaan hak akses secara berulang oleh orang yang sama.
Program tersebut memiliki skala anggaran yang cukup besar. Thailand.go.th, portal resmi pemerintah Thailand, menyebut nilai proyek mencapai sekitar 1,621 miliar baht dengan sasaran lima juta warga, sementara informasi dari Kementerian Digital Economy and Society menyebut layanan yang disediakan mencakup model AI generatif dari sejumlah penyedia teknologi dan akses premium selama 12 bulan.
Namun, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya lepas dari perdebatan. Bangkok Post sebelumnya melaporkan adanya kritik terhadap proses pengadaan dan pertanyaan mengenai seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar akan dihasilkan dari program tersebut, sementara pemerintah Thailand mempertahankan program dengan alasan memperluas akses AI dan mengurangi kesenjangan digital.
Perdebatan itu kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar: apakah memberikan akses gratis ke AI otomatis membuat masyarakat semakin mampu menggunakan teknologi tersebut? Bangkok Post bahkan menyoroti kekhawatiran bahwa ketergantungan terhadap layanan AI dari perusahaan asing dapat menjadi persoalan jika kebijakan akses tidak diikuti dengan pembangunan kemampuan dan ekosistem AI dalam negeri.
Di sisi lain, Pemerintah Thailand menyatakan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sekaligus mendorong penggunaan AI dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengarahkan data penggunaan yang telah dianonimkan untuk mendukung pengembangan ThaiLLM dan ambisi membangun kemampuan AI nasional.
Langkah Thailand ini menarik untuk dibandingkan dengan kondisi Indonesia yang juga sedang mendorong pemanfaatan AI di berbagai sektor. Pertanyaannya bukan sekadar apakah Indonesia perlu memberikan akses AI secara gratis, tetapi apakah negara perlu lebih dulu memperkuat literasi AI, keterampilan digital, infrastruktur, keamanan data, serta kemampuan mengembangkan teknologi AI sendiri agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna.
Bagi masyarakat Indonesia, kebijakan Thailand dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembelajaran. Ketika AI semakin masuk ke ruang pendidikan, pekerjaan, bisnis dan kehidupan sehari-hari, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan masyarakat bisa memakai AI, tetapi juga memastikan mereka memahami cara menggunakannya secara aman, kritis, produktif, dan bertanggung jawab.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....