Pemerintah Kota Cirebon Dorong UMKM Perkuat Ketahanan Ekonomi lewat Teknologi
- 19 Sep 2026 14:50 WIB
- Cirebon
RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah Kota Cirebon mengaitkan penguatan tata kelola berbasis data dengan upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP), Pemkot Cirebon mendorong pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan pola ekonomi dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman saat menerima peserta Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2026 dari BPSDM Provinsi Jawa Barat di Ruang Prabayaksa Gedung Setda Kota Cirebon, Senin, 14 September 2026. Menurut Iing, pemanfaatan teknologi pada sektor UMKM tidak hanya ditujukan untuk memperluas akses pasar, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.
“Sentuhan teknologi pada sektor ini bukan sekadar untuk mengejar kemampuan bersaing di pasar global. Lebih esensial dari itu, teknologi adalah alat bantu untuk merawat ketahanan ekonomi warga kita,” ujar Iing.
Baca juga: Pemkot Cirebon Terima Peserta Studi Lapangan PKA Angkatan III
Iing menjelaskan transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi, tetapi perlu dibarengi tata kelola data yang baik. Menurutnya, data yang valid menjadi dasar agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara lebih tepat sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat.
Pemkot Cirebon terus mengembangkan pemanfaatan data melalui sejumlah inovasi yang dikoordinasikan antara lain oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (DKIS). Inovasi tersebut meliputi Cirebon Satu Data, Cirebon Siaga 112, serta Satu Peta atau One Map Kota Cirebon yang diarahkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Iing menyampaikan berbagai sistem tersebut tidak sekadar memenuhi konsep smart city, tetapi digunakan untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan dan program secara lebih tepat. Penguatan tata kelola data juga diarahkan untuk meminimalkan tumpang tindih anggaran serta memastikan program pembangunan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Ketiga sistem ini adalah kompas kami menuju pengambilan keputusan yang sepenuhnya berbasis data. Kami berupaya meminimalisasi tumpang tindih anggaran, memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memiliki napas keadilan, dan memastikan tidak ada warga yang luput dari intervensi program pembangunan,” ujar Iing.
Sementara itu, studi lapangan PKA Angkatan III Tahun 2026 dari BPSDM Provinsi Jawa Barat menjadikan Kota Cirebon sebagai salah satu lokus untuk mempelajari berbagai inovasi dan praktik kepemimpinan pemerintahan. Sekretaris BPSDM Provinsi Jawa Barat Yudi Kuncoro menyampaikan inovasi yang dipelajari peserta juga mencakup tata kelola sektor ekonomi kreatif, perdagangan, ketahanan pangan, dan perikanan.
Melalui pembelajaran tersebut, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi inovasi, dampak, tantangan, dan pola kolaborasi yang diterapkan Pemkot Cirebon. Langkah ini bertujuan agar peserta memperoleh pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....