Jaga Daya Beli Warga, Pemkot Cirebon Perluas Akses Pangan Terjangkau

RRI.CO.ID, Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning Semester II Tahun 2026, Selasa, 15 September 2026.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman. Wali Kota mengatakan, stabilitas ekonomi daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam menjaga daya beli sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak semestinya dipandang hanya sebagai upaya memenuhi target pemerintah, tetapi harus menjadi bagian dari kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara wajar. "Bagi kami, pengendalian inflasi bukan sekadar mengejar angka atau memenuhi target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan kualitas hidupnya ketika terjadi perubahan harga," ujar Wali Kota.

Berdasarkan rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Cirebon, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,01 persen. Sementara itu, inflasi month-to-month (m-to-m) berada pada angka 0,40 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 1,80 persen.

Pemerintah Kota Cirebon mencermati kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi salah satu sumber tekanan inflasi terbesar, dengan andil terhadap inflasi y-on-y sebesar 1,54 persen. Sejumlah komoditas strategis seperti daging ayam ras, beras, dan bensin juga menjadi perhatian karena pergerakan harganya dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran masyarakat.

Untuk merespons kondisi tersebut, Pemkot Cirebon terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghadirkan MOL PANGLING (Mobil Pangan Keliling) yang mulai diluncurkan pada Juni 2026.

Program tersebut menyasar langsung kawasan permukiman untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. MOL PANGLING, antara lain, telah beroperasi di kawasan Pasar Tumaritis, Karyamulya, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sepekan menyediakan beras SPHP, gula, minyak goreng, dan telur dengan harga yang lebih terjangkau.

"Intervensi seperti MOL PANGLING ini kami arahkan agar masyarakat tidak perlu selalu datang ke pusat perdagangan untuk mendapatkan kebutuhan pokok. Pemerintah hadir lebih dekat, terutama ketika ada komoditas yang harganya mengalami tekanan," kata Wali Kota.

Langkah tersebut berjalan beriringan dengan program Gerakan Pangan Murah (GPM) lintas wilayah dan Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI). Upaya bersama TPID Kota Cirebon itu sebelumnya meraih penghargaan sebagai Terbaik Pertama Pengendalian Inflasi Daerah Tingkat Kota se-Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri.

"Penghargaan tentu menjadi apresiasi atas kerja bersama yang sudah dilakukan. Tetapi bagi kami, itu bukan titik akhir. Justru menjadi tolok ukur untuk melihat apa yang masih perlu diperbaiki dan bagaimana kebijakan pengendalian inflasi bisa semakin presisi," ucapnya.

Wali Kota Effendi Edo juga menilai kerja sama antar-daerah (KAD) menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi di wilayah Ciayumajakuning saling berkaitan. "Ciayumajakuning ini satu ekosistem ekonomi. Kalau pasokan di satu daerah terganggu, dampaknya bisa dirasakan daerah lain. Karena itu, kerja sama antar daerah bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga bersama," katanya.

Memasuki Semester II 2026, Pemkot Cirebon bersama TPID akan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai risiko musiman yang dapat mengganggu distribusi logistik. Kesiapan juga perlu diperkuat menjelang meningkatnya permintaan masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di penghujung tahun.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan HLM TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. "Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi kebijakan di wilayah Ciayumajakuning. Tantangan stabilitas harga, ketahanan pangan, dan transformasi digital tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah saja, sehingga membutuhkan sinergi dan langkah yang terintegrasi," ujar Wihujeng.

Dalam HLM tersebut dilakukan penandatanganan komitmen kepala daerah se-Ciayumajakuning untuk memperkuat ketahanan pangan dan perluasan digitalisasi daerah. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani, di mana Wihujeng menambahkan, "Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari sisi produksi dan terus dikawal hingga distribusinya. Dukungan kepada kelompok tani menjadi bagian penting agar ketersediaan pasokan dapat terjaga secara berkelanjutan," ucapnya

Selain pengendalian inflasi, HLM TP2DD turut membahas percepatan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Wihujeng menegaskan, "Digitalisasi bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Karena itu, perluasan transaksi non-tunai harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik," katanya.