Pemerintah Kota Cirebon Mulai Bahas Dana Cadangan untuk Pilkada
- 21 Agt 2026 11:05 WIB
- Cirebon
RRI.CO.ID, Cirebon – Pemerintah daerah perlu mulai membahas dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggaraan dan pengawasan Pilkada yang diperkirakan berlangsung sekitar tiga tahun mendatang. Wali Kota Cirebon Effendi Edo menilai pembiayaan perlu dipersiapkan sejak awal agar tidak menjadi persoalan ketika tahapan Pilkada semakin dekat.
Edo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri tasyakuran HUT ke-8 Bawaslu di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Senin, 17 Agustus 2026. Menurutnya, perencanaan dana cadangan perlu masuk dalam pembahasan pemerintah daerah mulai tahun depan.
“Dana cadangan masih belum dibahas. Harus sudah mulai tahun depan,” ucap Effendi Edo.
Bedasarkan rilis Pemerintah Kota Cirebon, Edo menjelaskan, KPU Kota Cirebon sebelumnya telah menyampaikan pengajuan kebutuhan anggaran, sementara Bawaslu Kota Cirebon juga tengah melakukan proses pengajuan. Seluruh kebutuhan tersebut akan dikaji Pemerintah Kota Cirebon dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Menurut Effendi, perencanaan anggaran Pilkada harus dilakukan secara realistis karena kebutuhan pembiayaan dapat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan belanja pegawai dan berbagai kebutuhan lainnya dalam menentukan kemampuan fiskal daerah.
“Pastinya setiap tahun ada kenaikan, baik belanja pegawai maupun yang lainnya. Itu menjadi tanggung jawab daerah,” ujar Effendi Edo.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon Devi Siti Sihatul Afiah mengatakan Bawaslu terus menjalankan tugas pengawasan, termasuk pada masa di luar tahapan pemilu. Saat ini, pekerjaan tersebut mencakup pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan.
Devi juga menyampaikan Bawaslu Kota Cirebon terus memperkuat pendidikan demokrasi dengan menggandeng sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
“Jadi kami terus meningkatkan kualitas proses demokrasi, baik secara internal di jajaran pengawas pemilu maupun secara eksternal dengan menggandeng semua pihak, stakeholder, dan masyarakat,” ujar Devi.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....