RRI.CO.ID, Kuningan – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tersebut dilakukan pada Kamis, 25 Juni 2026. Raihan ini menjadi kembalinya Kuningan ke predikat tertinggi dalam penilaian pengelolaan keuangan daerah setelah pada tahun sebelumnya mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sebelumnya, Kabupaten Kuningan tidak termasuk dalam daftar daerah yang menerima LHP pada penyerahan gelombang pertama bersama 21 pemerintah daerah lain di Jawa Barat pada 9 Juni 2026.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menyebut keterlambatan penyerahan LHP bukan disebabkan adanya persoalan dalam hasil pemeriksaan, melainkan perubahan jadwal dari BPK RI.

"Awalnya Kuningan dijadwalkan menerima LHP bersama daerah lainnya. Namun ada perubahan jadwal dari BPK RI sehingga penyerahan dilakukan pada 25 Juni," ujar Nuzul.

Menurutnya, hasil pemeriksaan tersebut menjadi evaluasi penting bagi Pemkab Kuningan setelah sebelumnya mengalami penurunan opini. Ia berharap capaian WTP dapat menjadi dorongan untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah.

Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengatakan kembalinya opini WTP merupakan hasil dari proses perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan pemerintah daerah.

"Setelah tahun lalu terputus, hari ini kita kembali mendapatkan WTP. Ini hasil dari perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK," kata Dian.

Ia menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui pembenahan administrasi, penguatan sistem pengelolaan keuangan, serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif.

Dian menegaskan, opini WTP tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.

"Yang terpenting bagaimana pengelolaan keuangan ini memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.