RRI.CO.ID, Kuningan - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kuningan tahun 2025 baru mencapai sekitar 83 persen dari target sebesar Rp400 miliar. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan audit tematik terhadap lima organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu pendapatan guna mengoptimalkan penerimaan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), U Kusmana, mengatakan audit tematik yang dilakukan Inspektorat bertujuan mengevaluasi capaian target pendapatan, mengidentifikasi potensi PAD yang belum tergarap, serta mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah.

“Tujuan utamanya bagaimana SKPD pengampu kebijakan PAD mengakselerasi pendapatan semaksimal mungkin sesuai target. Selain itu, kita mendorong potensi-potensi yang belum tergarap agar bisa dikelola melalui inovasi dari masing-masing kepala SKPD,” kata U Kusmana, Selasa 24 Juni 2026.

Lima OPD yang menjadi objek audit tematik tersebut yakni RSUD 45 Kuningan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperindag), serta Dinas Perhubungan.

Menurut U Kusmana, selama dua hari Inspektorat bersama OPD terkait melakukan pembahasan secara maraton untuk memaparkan capaian target, potensi pendapatan, hingga hambatan yang dihadapi masing-masing perangkat daerah.

“Kita evaluasi tidak hanya potensi pendapatannya, tetapi juga tata kelola administrasi, pengelolaan SDM, dan skema pengelolaannya. Kenapa target belum tercapai dan apa yang harus diperbaiki, itu yang sedang kita diskusikan dari hasil audit tematik Inspektorat,” ujarnya.

Ia menegaskan hasil audit harus menghasilkan tindak lanjut yang nyata agar mampu meningkatkan pendapatan daerah.

“Adanya audit tematik ini, output dan outcome-nya harus menjadi catatan dan tindak lanjut bagi SKPD terkait. Kita ingin lima SKPD yang menjadi uji petik ini mampu mendongkrak pendapatan daerah dan mengakselerasi pencapaian target,” ucapnya.

U Kusmana menilai peningkatan PAD menjadi kebutuhan mendesak karena kapasitas fiskal dan ruang fiskal Kabupaten Kuningan masih terbatas. Selama ini, pendanaan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

“Kapasitas fiskal dan ruang fiskal kita masih terbatas dan selama ini sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Karena itu, peningkatan PAD menjadi kunci untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Inspektur Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan, mengatakan hasil audit tematik telah disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

“Hasil pemeriksaan Inspektorat kami laporkan kepada Pak Bupati dan Pak Sekda. Catatan-catatan tersebut harus dilaksanakan agar target PAD benar-benar bisa meningkat pada tahun ini maupun tahun-tahun berikutnya,” ujar Deden.

Menurut Deden, optimalisasi PAD menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah mengingat berbagai persoalan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

“Pekerjaan rumah Pemda Kuningan di antaranya masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran dan lain sebagainya. Tetapi semua itu kembali kepada masalah kapasitas fiskal yang belum memadai, salah satunya karena PAD belum optimal,” ucapnya.

Berdasarkan hasil audit, Inspektorat merekomendasikan sejumlah langkah perbaikan, antara lain penyusunan basis data yang lebih akurat, peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, serta penerapan sistem transaksi non-tunai guna meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

“Harapannya, melalui perbaikan tata kelola dan optimalisasi potensi yang ada, kapasitas fiskal dan ruang fiskal Kabupaten Kuningan semakin kuat sehingga berbagai permasalahan pembangunan daerah dapat ditangani secara lebih baik,” ujar Deden.