RSUD M.A. Sentot Patrol Resmi Beralih Jadi RS Provinsi Jawa Barat

RRI.CO.ID, Indramayu - Pemerintah Kabupaten Indramayu resmi menyerahkan pengelolaan RSUD M.A. Sentot Patrol kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Prosesi alih status tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada Senin, 25 Mei 2026.

Acara penandatanganan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Indramayu Lucky Hakim. Sejumlah pejabat daerah dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu turut mendampingi prosesi penandatanganan kerja sama tersebut.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di sana. Upaya pengalihan ini juga ditujukan untuk mendongkrak mutu pelayanan medis bagi masyarakat luas.

Bupati Indramayu Lucky Hakim berharap pengalihan mampu mengoptimalkan fasilitas dan jangkauan pelayanan rumah sakit. "Rumah sakit kabupaten yang memang ada stagnasi di situ, pelayanannya memang kurang optimal," ujarnya.

"Tetapi alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi, nanti di bawah kepemimpinan Pak Gubernur," tutur Lucky Hakim. "Tapi kita mohon nanti akan dibangun menjadi pusat pelayanan rujukan untuk Jawa Barat," katanya menambahkan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik penyerahan pengelolaan rumah sakit umum daerah tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk segera mengembangkan RSUD Patrol agar mampu menjadi pusat rujukan kesehatan regional.

"Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat," ucap Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM. "Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol, menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat," ujar KDM melanjutkan.

"Nanti melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka," kata KDM menambahkan keterangannya. Kebijakan ini dipastikan meningkatkan pelayanan medis sekaligus meringankan beban APBD Kabupaten Indramayu secara signifikan.

Selain sektor kesehatan, pertemuan tersebut juga membahas sinergi pembangunan prasarana infrastruktur jalan raya daerah. Pemkab Indramayu mengucurkan anggaran Rp280 miIiar tahun ini demi memastikan akses jalan publik tetap mulus.