RRI.CO.ID, Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis wilayah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Masalah Persampahan Jawa Barat di Bale Pakuan, Bandung pada Senin, 11 Mei 2026. Rakor yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut menjadi bagian dari agenda strategis kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penanganan persoalan lingkungan.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan penanganan sampah perlu dimulai dari hulu melalui penguatan sistem pemilahan. Sistem ini dimulai sejak tingkat rumah tangga, desa, hingga kecamatan agar volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dapat ditekan.

"Kita harus mulai membangun pola pengelolaan sampah dari sumbernya. Pemilahan sampah di rumah tangga, desa, hingga kecamatan harus diperkuat supaya volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan," ujarnya dalam keterangan rilis.

Dedi juga menyampaikan rakor tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kondisi darurat sampah melalui kolaborasi lintas daerah antara pemerintah kabupaten dan kota. Selain itu, termasuk penguatan dukungan sarana pengolahan sampah bagi daerah dengan produksi sampah di bawah 1.000 ton per hari.

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Fina Amalia, mewakili Wali Kota Cirebon Effendi Edo, menyampaikan Pemerintah Kota Cirebon siap mengadopsi sistem pengolahan sampah. Utamanya seperti yang telah diterapkan di lingkungan perkantoran Gedung Sate.

"Pak Gubernur mengarahkan agar kabupaten dan kota yang produksi sampahnya di bawah 1.000 ton per hari dapat mengadopsi sistem pengolahan sampah seperti yang sudah diterapkan di lingkungan perkantoran Gedung Sate. Nantinya, Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan satu set mesin pengolah sampah untuk masing-masing daerah," ujar Fina.

Ia menjelaskan pemerintah daerah diminta mengusulkan lokasi prioritas. Lokasi tersebut yang memiliki persoalan sampah cukup tinggi dan berada dekat kawasan perkantoran pemerintah daerah agar pengelolaannya berjalan lebih efektif.

Selain itu, Pemerintah Kota Cirebon juga akan memaksimalkan peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Perannya dalam mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, termasuk menyiapkan optimalisasi pengolahan sampah menjadi briket.

"Di wilayah Kecamatan Kejaksaan sudah tersedia bangunannya. Nantinya tinggal dioptimalkan untuk pengolahan sampah menjadi briket," katanya.

Melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Cirebon berharap upaya penanganan sampah dapat berjalan lebih efektif. Selain itu dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat.