RRI.CO.ID, Indramayu - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II mendorong penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu serta evaluasi administrasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan pajak tahun 2026. Langkah ini dilakukan melalui audiensi bersama Bupati Indramayu dan jajaran perangkat daerah.

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II, Hestu, menyoroti penurunan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai salah satu tantangan utama yang perlu segera ditangani. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh pemusatan NPWP wajib pajak besar di luar wilayah Indramayu.

"Data yang kami miliki sebenarnya sudah cukup baik, dan petugas di lapangan pun telah bekerja dengan maksimal. Secara aturan, wajib pajak memang terdaftar sesuai tempat kedudukan yang tercantum dalam akta. Namun, jika ada administrasi atau pimpinan yang berkantor di Indramayu, kami dapat melakukan pendekatan persuasif agar mereka bersedia memindahkan administrasi perpajakannya ke KPP Pratama Indramayu," ujarnya dalam keterangan rilisnya Sabtu, 11 April 2026.

Ia menambahkan, pemusatan NPWP oleh pelaku usaha besar, termasuk di sektor perbankan dan industri perminyakan, menyebabkan setoran pajak tidak tercatat di Indramayu meskipun kegiatan usahanya berlangsung di wilayah tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut, DJP mendorong langkah-langkah strategis bersama pemerintah daerah, seperti inventarisasi wajib pajak yang terdaftar di luar daerah, serta evaluasi kebijakan perpajakan agar lebih mencerminkan prinsip kehadiran ekonomi nyata (economic presence).

Selain itu, DJP juga mengusulkan peningkatan kemudahan layanan dan perizinan di daerah sebagai daya tarik bagi wajib pajak untuk memindahkan administrasi perpajakannya ke Indramayu.

Melalui sinergi ini, DJP Jawa Barat II berharap optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai secara berkeadilan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.