RRI.CO.ID, Majalengka - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat, resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Senin sebagai langkah efisiensi energi di tengah dinamika global.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, dalam kegiatan halalbihalal yang digelar di Lapangan Tenis Sekretariat Daerah (Setda) Majalengka, Kamis, 26 Maret 2026.

Menurut Bupati, penerapan WFH merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam merespons dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang berpengaruh terhadap sektor energi.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan pola kerja tanpa mengurangi produktivitas ASN,” ujar Eman Suherman.

Ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tidak berarti mengurangi tanggung jawab pegawai. ASN tetap diwajibkan melaksanakan tugas dari rumah sesuai arahan pimpinan dan bidang kerja masing-masing.

Penerapan WFH diharapkan mampu menekan mobilitas aparatur, mengurangi konsumsi energi, serta menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah situasi global yang dinamis.

Meski demikian, Pemkab Majalengka memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Seluruh perangkat daerah diminta menjamin layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal, terutama pada unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

“Kami meminta seluruh perangkat daerah memastikan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya,” kata Bupati.

Selain kebijakan WFH, Pemkab Majalengka juga akan menerapkan langkah efisiensi lainnya, seperti pembatasan perjalanan dinas serta pengurangan kegiatan seremonial di lingkungan pemerintahan.

Bupati Eman Suherman juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam menyikapi kebijakan tersebut. Ia memastikan kondisi daerah tetap aman dan terkendali.

“Ini bukan situasi darurat, melainkan langkah antisipatif agar kita lebih siap menghadapi perubahan global,” ucapnya menegaskan.

Pemkab Majalengka akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan ini untuk memastikan efektivitasnya, baik dari sisi kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.