RRI.CO.ID, Cirebon - Pemerintah Kota Cirebon melakukan pendataan terhadap puluhan titik penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan menjelang arus mudik Lebaran 2026. Perbaikan penerangan jalan ini dilakukan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di wilayah Kota Cirebon selama periode mudik dan arus balik.

Hasil pendataan sementara menunjukkan terdapat sekitar 60 titik PJU yang mengalami kerusakan di berbagai ruas jalan. Titik-titik tersebut berada di jalan nasional, provinsi, maupun jalan kota.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan perbaikan infrastruktur jalan serta penerangan menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat. Perbaikan jalan bahkan terus dilakukan hingga mendekati Hari Raya Idulfitri.

“Kesiapan infrastruktur untuk jalan di kota ya, jalan kota perbaikan-perbaikan terus kita lakukan sampai dengan H-2 Lebaran kita terus kita lakukan. Dan Alhamdulillah sekarang ada beberapa yang sudah memang kita sudah selesai untuk infrastruktur jalan di kotanya,” kata Effendi Edo kepada RRI Rabu, 11 Maret 2026.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah ruas jalan yang proses perbaikannya belum selesai. Pemerintah kota menargetkan seluruh pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum masa puncak arus mudik.

“Ada beberapa yang kita belum selesai, tapi kita terus melakukan sampai H-2 pada saat lebaran nanti. Jadi sudah banyak ya, karena kan jalan-jalan di kota itu kan macet,” ujarnya.

Selain perbaikan jalan, pemerintah juga melakukan pengecekan terhadap lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi. Pendataan dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan seluruh jalur yang dilalui pemudik tetap terang pada malam hari.

Ia menambahkan untuk perbaikan di jalan nasional dan provinsi, pemerintah kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. “Ya Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa antarkan kembali. Karena kalau jalan nasional kita harus berkomunikasi dengan kementerian, jalan provinsi harus dengan provinsi,” ucapnya.