RRI.CO.ID, Cirebon - Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengadakan Forum Perangkat Daerah sebagai tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 yang berlangsung di Ruang Prabayaksa Gedung Setda, Senin, 23 Februari 2026. Agenda tersebut dihadiri Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Pj Sekretaris Daerah Sumanto, pimpinan DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, serta unsur lembaga sosial dan keagamaan guna menyamakan persepsi arah kebijakan pembangunan.

Pj Sekda Sumanto, menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus bersiap menghadapi tantangan perkotaan yang semakin dinamis dan membutuhkan perencanaan lebih komprehensif. Persoalan banjir menjadi perhatian utama karena genangan yang terjadi tidak hanya dipicu faktor lokal, tetapi juga kiriman air dari kawasan hulu yang berdampak langsung pada sejumlah wilayah di dalam kota.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan langkah penguatan infrastruktur pengendalian air di wilayah hilir dengan mengoptimalkan fungsi kolam retensi. Kebijakan ini diharapkan mampu menahan dan mengurai debit air sebelum memasuki kawasan permukiman sehingga risiko kerugian masyarakat dapat ditekan.

Permasalahan persampahan turut menjadi bahasan penting dalam forum, mengingat volume sampah yang terus meningkat memerlukan sistem pengelolaan terpadu dari hulu hingga hilir. Strategi yang disusun mencakup penguatan peran Bank Sampah di tingkat lingkungan dan perkantoran, serta rencana pembangunan TPS berkonsep sanitary landfill di wilayah selatan berikut penambahan Dinding Penahan Tebing (DPT) di area TPA.

Pada aspek pendapatan daerah, pemerintah menargetkan optimalisasi PAD melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dalam sistem pajak dan retribusi. Upaya ini akan didukung perekrutan tenaga IT profesional untuk membangun aplikasi yang mampu menjangkau pelaku usaha secara lebih luas, transparan, dan akuntabel.

Sumanto menegaskan bahwa tahun perencanaan 2027 harus menjadi pijakan keberlanjutan pembangunan, sehingga setiap perangkat daerah diminta meninggalkan ego sektoral dan bekerja lebih terukur.

“Kita tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, karena tantangan semakin besar dan membutuhkan ketelitian serta sinergi dalam setiap kebijakan yang diambil,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa efektivitas anggaran harus menjadi perhatian bersama agar setiap program benar-benar berdampak bagi Masyarakat.