Pemkab Kuningan Raih WTP, Bukan Berarti Bebas Catatan BPK

RRI.CO.ID, Kuningan – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat apresiasi dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kuningan. Namun, capaian tersebut juga diingatkan agar tidak membuat pemerintah daerah larut dalam euforia dan tetap fokus memperbaiki tata kelola keuangan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kuningan Harnida Darius menilai keberhasilan meraih kembali opini WTP menjadi tanda adanya perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini menjadi catatan positif setelah pada periode sebelumnya Kabupaten Kuningan sempat mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Ini tentu patut diapresiasi. Kita tahu sebelumnya Kuningan mendapat opini WDP. Karena itu, keberhasilan meraih kembali WTP menunjukkan adanya perbaikan tata kelola keuangan yang dilakukan secara serius,” ujar Harnida, Kamis 25 Juni 2026.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan. Ia menilai pengelolaan keuangan yang sehat dapat menjaga stabilitas fiskal dan menghindari persoalan seperti tunda bayar maupun defisit yang tidak terkendali.

“WTP ini menjadi pondasi penting untuk pembangunan ke depan. Tata kelola keuangan harus terus dijaga, agar tidak terjadi kembali tunda bayar maupun defisit yang tidak terkendali,” katanya.

Harnida juga mengajak masyarakat melihat capaian tersebut secara proporsional. Menurutnya, penghargaan tersebut layak diapresiasi, namun harus menjadi energi untuk meningkatkan optimisme publik.

“Jangan sampai masyarakat terus disuguhkan pesimisme. Dengan pondasi tata kelola yang baik, kita harus mulai membangun optimisme bahwa Kuningan bisa melesat sesuai arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD,” ujarnya.

Meski demikian, pemerhati kebijakan Sujarwo mengingatkan agar raihan WTP tidak dimaknai sebagai puncak keberhasilan pemerintah daerah. Menurutnya, opini WTP harus menjadi pemacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan anggaran.

“Perolehan opini WTP hendaknya tidak memunculkan euforia dan rasa puas diri berlebihan bagi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kuningan,” kata Sujarwo.

Ia menilai, WTP merupakan indikator baik dalam aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, tetapi bukan berarti seluruh persoalan daerah telah selesai termasuk catatan BPK. “Opini WTP hendaknya jangan dimaknai sebagai sebuah puncak prestasi Pemkab Kuningan dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan administrasi,” ujarnya.

Sujarwo juga mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat etos kerja aparatur menurun. “Kalau muncul kepuasan yang berlebihan, dikhawatirkan akan memunculkan etos kerja yang berleha-leha karena rasa puas yang berlebihan,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, dinamika terkait keterlambatan Pemkab Kuningan memperoleh opini WTP sebelumnya juga tidak perlu dikaitkan dengan keberhasilan lobi politik. Menurutnya, capaian WTP harus tetap dilihat dari proses perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.

Sementara itu, Fraksi Golkar juga menegaskan bahwa opini WTP bukan merupakan tujuan akhir. Predikat tersebut harus menjadi dasar untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“WTP bukan tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana prestasi ini menjadi dasar untuk terus memajukan daerah,” ujar Harnida.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa raihan WTP bukan hanya sekadar urusan predikat semata. Capaian ini juga menjadi tantangan bagi Pemkab Kuningan untuk memastikan pengelolaan anggaran semakin akuntabel dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.