Legislator Gerindra Minta Disdik Jabar Validasi Data Siswa Miskin

RRI.CO.ID, Kuningan – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Jabar XIII yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar, meminta pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan keakuratan data siswa dari keluarga kurang mampu.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekurangan pada tahap awal pelaksanaan program Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Legislator Fraksi Gerindra itu menilai sinkronisasi data menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar terhadap revitalisasi sekolah serta jaminan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Menurutnya, persoalan basis data penerima bantuan pendidikan selama ini masih kerap tidak tepat sasaran. Salah satu penyebabnya adalah proses penertiban desil kemiskinan yang dinilai masih membingungkan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara lebih dini agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh hak pendidikan secara maksimal.

"Agar pemerintah tidak mengeksekusi program secara mendadak tanpa pematangan skema dan sosialisasi yang komprehensif, guna mencegah kebingungan serta kekecewaan di tengah masyarakat," ujarnya, Senin 15 Juni 2026.

Ia menambahkan, perencanaan yang matang dan validitas data yang akurat menjadi kunci agar program pendidikan yang ditujukan bagi masyarakat miskin benar-benar tepat sasaran.

Sebelumnya, pelaksanaan program "Sekolah Maung" atau Sekolah Manusia Unggul di Jawa Barat sempat diwarnai polemik. Kericuhan diduga dipicu oleh karut-marut pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ratusan orang tua calon peserta didik bahkan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk memprotes sistem yang dinilai kurang transparan. Mereka menyoroti dugaan perubahan skor pada jalur prestasi serta berbagai kendala teknis pada aplikasi pendaftaran.

Para orang tua meminta kejelasan terkait perubahan nilai yang muncul di aplikasi dan mendesak Disdik Jabar segera menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang terjadi selama proses penerimaan murid baru berlangsung.