RRI.CO.ID, Kuningan - Dinamika pergantian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kabupaten Kuningan mengarah pada menguatnya peran perempuan dalam kepemimpinan politik daerah. Dua nama kader perempuan PKS, Siti Mahmudah dan Kokom Komariyah, mencuat sebagai kandidat kuat pengganti posisi yang sebelumnya dijabat Saipudin.

Kabar beredarnya Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat PKS terkait pergantian tersebut telah memicu perhatian publik. Namun hingga kini, isi resmi keputusan itu belum diumumkan secara terbuka, sehingga kepastian sosok Ketua Fraksi masih dinantikan.

Pengamat politik Kuningan utara, Gina Helmi, menilai kemunculan kader perempuan sebagai kandidat merupakan perkembangan yang positif dalam dinamika politik lokal.

“Sebagai perempuan, saya tentu sangat mendukung jika ada perempuan muslim yang dipercaya memimpin fraksi. Ini bukan hanya tentang jabatan, tetapi bagaimana perspektif perempuan bisa lebih hadir dalam kebijakan,” ujarnya, Rabu 8 April 2026.

Di antara nama yang mencuat, Kokom Komariyah dikenal sebagai salah satu politisi perempuan yang aktif di lingkungan legislatif Kabupaten Kuningan. Ia memiliki pengalaman dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, serta kerap terlibat dalam isu-isu sosial kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan dan keluarga.

Selain itu, Kokom juga dinilai memiliki kedekatan dengan konstituen di daerah pemilihannya. Pendekatan yang komunikatif dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat menjadi salah satu kekuatan yang mendorong namanya diperhitungkan dalam bursa Ketua Fraksi.

Pengamat menilai, jika salah satu dari kedua figur perempuan tersebut ditetapkan, hal itu tidak hanya menjadi bagian dari rotasi kepemimpinan, tetapi juga mencerminkan peluang semakin terbukanya ruang bagi perempuan dalam struktur politik di daerah.

Hingga kini, publik masih menunggu pengumuman resmi dari DPRD Kuningan terkait siapa yang akan memimpin Fraksi PKS. Pergantian ini diharapkan mampu membawa semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat secara lebih inklusif dan berkeadilan.