LPG 3 kg Langka, DPRD Kuningan Cium Ketidakberesan Distribusi

RRI.CO.ID, Kuningan – Fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram atau gas melon saat dan setelah Idulfitri menuai sorotan dari Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan. Legislatif menilai adanya ketidaksesuaian antara jaminan ketersediaan stok sebelum Lebaran dengan kondisi riil di lapangan.

Anggota Komisi II DPRD Kuningan, Sri Laelasari, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) dan pangkalan pada H-6 Lebaran. Saat itu, pihak SPBE maupun dinas terkait memastikan pasokan dalam kondisi aman.

“Waktu kunjungan itu, pihak SPBE maupun dinas menyampaikan bahwa pada H-3 Lebaran akan ada penambahan kuota. Informasi awal itu membuat kita tenang karena stok dipastikan aman seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi nyatanya, penambahan kuota yang dijanjikan sepertinya belum keluar atau bermasalah, sehingga sampai sekarang pasokan belum stabil dan terjadi kelangkaan di masyarakat,” ujar Sri kepada RRI, Selasa, 24 Maret 2026.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kuningan, Jajang Jana, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi kelangkaan LPG yang terjadi di masyarakat. Ia menegaskan pihaknya akan segera memanggil dinas terkait guna meminta penjelasan atas persoalan tersebut.

“Kami prihatin dengan kondisi kelangkaan LPG yang terjadi di masyarakat setelah Lebaran ini. Komisi II akan segera memanggil dinas terkait. Kita harus cari tahu dari mana sumber masalah utamanya dan apa faktor paling mendasar dari kelangkaan ini. Pemanggilan ini sekaligus sebagai evaluasi agar krisis ketersediaan gas tidak terulang kembali di masa mendatang,” ucapnya menegaskan.

Ia menambahkan, meski kelangkaan juga terjadi di daerah lain seperti Ciamis, Pemerintah Kabupaten Kuningan diminta tetap fokus mengamankan kebutuhan masyarakatnya. Koordinasi antara agen dan SPBE dinilai perlu ditingkatkan untuk menstabilkan pasokan dalam waktu dekat.

Selain itu, Komisi II juga menyoroti persoalan distribusi gas bersubsidi yang dinilai masih belum tepat sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, penggunaan LPG 3 kilogram masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke atas.

“Ke depan harus ada penertiban yang tegas. Pemanfaatan gas subsidi ini harus benar-benar tepat sasaran sesuai peruntukannya,” kata Jajang.