RRI.CO.ID, Kuningan - Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kuningan dikabarkan belum cair selama dua bulan terakhir. Kondisi ini akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat, 13 Maret 2026.

Nuzul membenarkan adanya keterlambatan pencairan tunjangan tersebut. Menurut dia, proses pencairan masih menunggu rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar hukum penyaluran tunjangan.

“Kita ingin semuanya clear. Untuk men-clear-kannya ini kan harus ada Perbup. Saya sudah minta ke BPKAD, Sekda, dan Sekwan untuk konsultasi,” ujar Nuzul.

Ia menjelaskan, saat ini pihak DPRD terus melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar proses penyusunan Perbup bisa segera diselesaikan.

Dalam prosesnya, kata Nuzul, DPRD juga melakukan konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dari hasil konsultasi tersebut, diketahui bahwa penyusunan Perbup tidak harus dilengkapi dengan naskah akademik yang kompleks.

“Hasilnya cukup dengan penjelasan, tidak harus dengan naskah akademik. Sekarang sedang proses,” katanya.

Selain itu, penentuan besaran tunjangan juga harus melalui penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) agar nilainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Meski sejumlah anggota dewan mulai mempertanyakan keterlambatan pencairan tunjangan, Nuzul menegaskan bahwa pelaksanaan teknis kebijakan tersebut berada di ranah pemerintah daerah.

“Pelaksana perintah undang-undang itu kan kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD,” ucapnya.

Meski demikian, ia memastikan keterlambatan pencairan tunjangan tidak memengaruhi kinerja para anggota DPRD. Menurutnya, para wakil rakyat tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa dalam melayani masyarakat.

“Walaupun tunjangan belum cair, anggota DPRD tetap bekerja dan tidak pernah melalaikan tugasnya sebagai wakil rakyat,” katanya.