Atalia Soroti MBG Belum Jangkau SR di Cirebon
- 14 Feb 2026 16:14 WIB
- Cirebon
RRI.CO.ID, Cirebon - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah belum menjangkau Sekolah Rakyat di Kota Cirebon. Kondisi ini menjadi sorotan Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat melakukan kunjungan kerja, Kamis, 12 Februari 2026.
Ia menilai pemenuhan gizi siswa bukan sekadar program tambahan, melainkan kebutuhan mendasar yang berpengaruh langsung pada tumbuh kembang dan kualitas belajar anak. “Program MBG diharapkan segera menjangkau Sekolah Rakyat di Cirebon, karena ternyata program itu belum masuk ke sini,” kata Atalia dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga tersebut justru menjadi kelompok prioritas yang semestinya menerima manfaat program MBG. Atalia menegaskan, pemenuhan gizi yang baik akan mendukung konsentrasi belajar dan kesehatan anak.
“Menurut saya program ini sangat-sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak ini, karena mereka harus mendapatkan asupan gizi yang terbaik,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kebijakan gizi harus berpihak pada kelompok rentan agar kesenjangan pendidikan tidak semakin melebar.
Selain soal gizi, Atalia juga menyoroti keterbatasan fasilitas sekolah yang masih berstatus rintisan. Saat ini, Sekolah Rakyat memanfaatkan lahan milik SMP Negeri 18 Kota Cirebon sehingga ruang belajar dan fasilitas pendukung masih terbatas.
Kondisi ini dinilai perlu perhatian serius agar proses belajar mengajar berjalan lebih layak. Ia mencermati kebutuhan mendesak seperti ruang tidur dan jumlah toilet yang belum memadai.
Meski demikian, Atalia tetap mengapresiasi keberadaan sekolah tersebut sebagai jaring sosial pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. “Kami tetap mengapresiasi, karena apa? Paling tidak, ini jaring sosialnya tetap terlaksana,” ucapnya.
Atalia menegaskan, dukungan terhadap Sekolah Rakyat harus berjalan paralel antara pemenuhan gizi melalui MBG dan penguatan infrastruktur dasar. Menurutnya, kedua aspek tersebut saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif bagi anak-anak.
“Yang paling penting adalah dimaksimalkan terkait dengan apa yang perlu dipersiapkan, untuk anak-anak ini dari sisi infrastrukturnya,” ujarnya menandaskan. Dengan demikian, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar alternatif, tetapi juga wadah yang mampu menjamin hak dasar anak atas pendidikan dan kesehatan.