RRI.CO.ID, Kuningan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, memberikan catatan kritis terhadap klaim pemerintah daerah yang menyatakan telah menyelesaikan persoalan Tunda Bayar (TB) tahun anggaran 2025. Meski memberikan apresiasi atas upaya penyelesaian tersebut, Nuzul menyoroti metode pembayaran yang menggunakan pinjaman bank serta munculnya masalah baru yang ia sebut sebagai "Tunda Tayang".
Nuzul menjelaskan penyelesaian tunda bayar bukanlah prestasi murni dari pendapatan daerah, melainkan hasil dari pinjaman daerah ke Bank BJB sebesar Rp74 miliar. Hal ini berarti beban pembayaran pemerintah daerah kini bergeser menjadi kewajiban utang kepada pihak bank.
"Kalau tunda bayar ini diselesaikan melalui pinjaman daerah, menurut saya ini bukan prestasi yang berlebihan. 74 miliar kemarin ini pemerintah daerah meminjam kepada Bank Daerah. Artinya bahwa kita, pemerintah daerah pun mempunyai beban pembayaran untuk pinjaman tersebut," ujar Nuzul Rachdy dalam keterangannya, di Rumah Aspirasi, Nuzul Rachdy Kamis 8 Januari 2026.
Selain itu, politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan validitas klaim penyelesaian 100 persen. Ia mengaku masih menerima informasi adanya pihak ketiga yang kegiatannya sudah dilaksanakan namun belum terbayarkan hingga akhir Desember 2025.
Munculnya Fenomena "Tunda Tayang"
Kekecewaan DPRD tidak berhenti pada skema pembayaran. Nuzul mengungkapkan adanya kesepakatan kegiatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam APBD 2025 yang ternyata tidak dilaksanakan atau tidak "ditayangkan". Ia mengistilahkan fenomena ini sebagai "Tunda Tayang".
Menurut data yang dimilikinya, terdapat sekitar Rp14 miliar anggaran kegiatan yang tidak direalisasikan. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidakkonsistenan eksekutif terhadap kesepakatan APBD yang telah disahkan.
"Kami di DPRD juga merasa kecewa karena apa yang sudah disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dari beberapa kegiatan, itu tidak dilaksanakan. Jangan-jangan ini hanya sebagai bentuk baru dari tunda bayar. Tidak ditayangkan, atau tidak dilaksanakan karena tidak ada uang," tegas Nuzul.
Nuzul menambahkan bahwa jika sebuah program sudah direncanakan namun gagal dilaksanakan karena alasan fiskal atau teknis di akhir tahun, hal tersebut membuktikan adanya kegagalan dalam perencanaan anggaran. "Kalau sudah tunda tayang, berarti ini kan kegagalan penayangan juga kegagalan perencanaan. Pada akhirnya kembali kepada perencanaan," ungkapnya.
Ia mengingatkan sebelumnya DPRD telah memberikan peringatan mengenai prioritas anggaran (zona merah dan hijau) serta kerangka waktu pengerjaan. Namun, alasan fleksibilitas pengadaan yang tidak terikat kalender seringkali dijadikan dalih, meski pada kenyataannya hingga tutup buku kegiatan tersebut tetap tidak terlaksana.
"Kita tidak mengharapkan sejauh itu terjadi (hilangnya kepercayaan masyarakat), tapi ya ini instrospeksi kita semua," pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....