KBRN, Cirebon: Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat yang juga Sekjen Partai Demokrat Dr Herman Khaeron meminta kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan penyesuaian anggaran, pasca kebijakan pemerintah pusat menghentikan transfer ke daerah di tahun 2026 nanti. Justru kata Kang Hero panggilan akrabnya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah ini menjadi motivasi untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sehingga ke depan keuangan pemerintah daerah tidak lagi bergantung terhadap pemerintah pusat." Nah ini adalah sebuah tantangan bagi kepala daerah dan Kami mendorong adanya kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan Dana TKD tersebut,” ujarnya pada Sabtu (11/10/2025).

Masih kata Kang Hero, pemerintah daerah harus melakukan efesiensi anggaran dan mengedepankan program yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Tentu program yang sejalan dengan pemerintahan presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

"Perencanaan anggaran harus yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Saya yakin pemerintah daerah mampu melakukannya," ucapnya.

Adanya penolakan kebijakan penggantian TKD dari beberapa kepala daerah menurutnya hal yang lumrah terjadi. Namun dia yakin pemerintah pusat akan mencarikan solusi yang terbaik dalam menyikapi kebijakan ini. "Jalankan dulu kebijakan yang ada. Saya yakin APBN 2026 masih dinamis, pasti ada solusi yang terbaik," tuturnya.

Anggaran TKD dalam APBN 2026 mengalami penurunan drastis dari tahun ini. Pemerintah pusat menetapkan anggaran TKD sebesar Rp 650 triliun untuk tahun 2026, angka ini menurun 24,8 persen dari 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.