Toto Suharto Tekankan Peran Legislatif dan Eksekutif

  • 08 Okt 2025 14:09 WIB
  •  Cirebon

KBRN, Kuningan : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Toto Suharto, menegaskan pentingnya masyarakat memahami peran dan fungsi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepada warga Desa Caracas, Kecamatan Caracas, Kabupaten Kuningan, sebagai bagian dari agenda pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pemahaman tentang mekanisme kerja dua lembaga ini sangat krusial agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah secara proporsional, terutama dalam hal penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan. “Tugas wakil rakyat itu membuat kebijakan, membuat undang-undang, membuat regulasi,” ujar Toto, Rabu (8/10/2025).

Toto menekankan bahwa DPRD memiliki fungsi strategis dalam menyusun dan mengesahkan anggaran. Tanpa persetujuan legislatif, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan program apapun. Menurutnya, setiap kegiatan pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan alokasi anggaran yang telah disetujui oleh para wakil rakyat.

Setelah proses pengesahan anggaran rampung, barulah peran lembaga eksekutif dijalankan. Toto menjelaskan, lembaga eksekutif yang dipimpin oleh Presiden di tingkat nasional, Gubernur di provinsi, dan Bupati di kabupaten, bertugas sebagai pelaksana kebijakan.

“Fungsinya presiden, gubernur, dan bupati itu sebagai eksekutor, sebagai pengguna anggaran,” tegasnya. “Sehebat apapun presiden, gubernur, atau bupati, tidak bisa melaksanakan kegiatan tanpa dasar dari yang ditetapkan oleh para wakil rakyat,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya prinsip pemisahan kekuasaan yang berlaku hingga ke tingkat desa. Kepala desa, kata Toto, tidak bisa serta-merta menjalankan proyek pembangunan tanpa melalui mekanisme perencanaan dan pengesahan dalam APBDes.

Menurutnya, sistem ini dibangun untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, memastikan transparansi, serta mendorong akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di semua tingkatan.

“Dengan pemahaman yang baik, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tutupnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....