KBRN, Cirebon : Lemahnya pengelolaan pasar, seperti di PPH Harjamukti yang masih dikelola koperasi menjadi Sorotan Komisi II DPRD Kota Cirebon. Menurut para pedagang, belum ada perbaikan terstruktur untuk membenahi kondisi pasar yang kumuh.

“Atapnya jebol, kalau hujan langsung bocor, tapi pedagang tetap bertahan berjualan," ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Karso saat melakukan inspeksi ke pasar tradisional. Selasa (23/9/2025)

Menurut Karso sebagai langkah awal, Komisi II DPRD berkoordinasi dengan Satpol PP agar PKL yang berjualan di atas trotoar mendapat surat peringatan.

"PKL pun seolah-olah dibiarkan menutupi akses ke Pasar Harjamukti,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Direktur Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Winda Meliyana menyampaikan apresiasi, atas perhatian Komisi II DPRD. Ia menegaskan, Perumda Pasar akan menindaklanjuti temuan tersebut dan melakukan komunikasi dengan pihak ketiga terkait pengelolaan tiga pasar tersebut.

“Kami akui, secara kewenangan bangunan masih di bawah pihak ketiga dan kami tidak bisa intervensi. Sedangkan pelayanan pasar ada di bawah Perumda Pasar, seperti pungutan retribusi kebersihan dan keamanan,” terangnya.

Terkait retribusi, Winda mengakui hasil pungutan belum maksimal karena masih di bawah tarif yang ditetapkan dalam Perwali, padahal potensi cukup tinggi. Dari data administrasi, jumlah pedagang mencapai sekitar 4.500, namun pedagang yang ada di pasar saat ini hanya sekitar 3.000.

“Data tersebut tidak termasuk pedagang di luar gedung pasar. Kami hanya mendata yang di dalam pasar. Begitupun pungutannya, sehingga pungutannya masih rendah,” paparnya.

Winda menambahkan, keseragaman tarif pungutan masih terjadi meskipun ukuran kios berbeda. Banyak pedagang beralasan dagangan belum laris sehingga pungutan dipukul rata.

“Walaupun ukuran kios sama dan berbeda pun, tarif pungutannya dipukul rata, dengan alasan belum laris. Karena itulah pendapatan dari retribusi pasar masih rendah,” katanya.