KBRN, Kuningan : Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan menyampaikan pandangan kritis terhadap Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Meskipun mengapresiasi visi “Kuningan Melesat” yang diusung pemerintah daerah, fraksi ini secara tegas mendesak agar dokumen tersebut tidak hanya menjadi wacana teknokratis, melainkan benar-benar menjadi peta jalan yang menyentuh akar persoalan masyarakat yakni kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan infrastruktur.

Ketua Fraksi Persatuan-Demokrat, Ali Akbar, menilai RPJMD lima tahunan ini belum memuat strategi konkret dan menyeluruh untuk mengatasi tiga isu besar yang selama ini membayangi pembangunan daerah. “RPJMD bukan ruang mimpi. Ia harus menjejak bumi, menjawab kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah yang makin lebar,” ujar Ali dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (4/7).

Data BPS menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan di Kuningan belum signifikan dalam dua tahun terakhir. Ali menilai hal ini menunjukkan kegagalan intervensi program pemerintah sebelumnya. “Apa arti pertumbuhan ekonomi kalau warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar? Ini bukan sekadar statistik. Ini kegagalan menyentuh masyarakat paling bawah,” ujarnya.

Menurutnya, setiap program dalam RPJMD harus diarahkan untuk menjawab realitas sosial dan bukan sekadar memenuhi target makro. “Program seperti Ngaji Diri, Gema Sadulur, hingga Jawara Tani, harus bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai hanya bagus di atas kertas,” tegasnya.

Pihaknya menyoroti tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan usia produktif. Fraksi mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menyiapkan SDM lokal yang adaptif, terampil, dan mampu bersaing di tengah perubahan sosial dan ekonomi. “Kita bicara visi besar, tapi pemuda kita masih banyak yang menganggur. Ini tanda ada jurang antara wacana dan kenyataan,” katanya.

Ia mendorong agar RPJMD menyusun kebijakan pelatihan kerja berbasis potensi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif di tingkat desa. “Tanpa investasi pada SDM, kita hanya akan menciptakan pembangunan yang timpang dan rapuh,” tambahnya.

Salah satu kritik paling tajam Fraksi Persatuan-Demokrat diarahkan pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Ali menyebut pembangunan selama ini terlalu terkonsentrasi di pusat kota dan kawasan utara, sementara wilayah selatan dan timur Kuningan masih tertinggal dalam hal akses jalan, air bersih, dan sarana publik lainnya.

“RPJMD harus berpihak kepada wilayah tertinggal. Ini soal keadilan spasial, bukan hanya soal beton dan aspal,” ujarnya. Ia juga menilai belum rampungnya dokumen RTRW dan RDTR menjadi penghambat utama arus investasi dan penataan ruang. “Jika tata ruang saja belum selesai, bagaimana kita bisa membangun secara terencana?” ucapnya.

Fraksi secara khusus membedah sepuluh program unggulan kepala daerah yang dinilai belum dijelaskan secara rinci dalam RPJMD. Dalam program Someah Ka Semah, misalnya, hambatan regulasi dinilai belum diselesaikan, padahal program ini menyasar peningkatan investasi. Dalam Jawara Tani, distribusi pupuk tak tepat sasaran masih dikeluhkan petani.

“Masih banyak program yang bagus di judul, tapi lemah di pelaksanaan. Data penerima tidak akurat, realisasi lambat, bahkan ada program yang overlap antar-OPD,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penajaman arah program seperti penataan alun-alun desa, ketahanan pangan lokal, hingga reformasi birokrasi.

“Jangan sampai reformasi birokrasi hanya jadi jargon. Kita butuh pelayanan yang cepat, responsif, dan berbasis teknologi,” tegasnya.

Dalam konteks risiko ekologis, Ali Akbar menekankan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan konservatif, terutama di wilayah rawan bencana. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa perhitungan lingkungan justru menjadi pemicu bencana hidrologi.

“Kita tidak sedang berlomba membangun gedung, kita sedang menjaga ruang hidup warga,” ujarnya.

Fraksi mendesak agar aspek lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, tetapi menjadi kesadaran lintas sektor di semua OPD.

Ali menutup pandangan fraksinya dengan menekankan bahwa semua program dan kebijakan dalam RPJMD harus berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kita tidak boleh membangun di atas asumsi. Kebijakan harus berbasis bukti, pelaksanaan harus transparan, dan evaluasi harus terbuka,” katanya.

Fraksi Persatuan-Demokrat berharap agar dokumen RPJMD 2025–2029 dapat disempurnakan dengan menjadikan persoalan riil masyarakat sebagai fokus utama.

“Kami mendukung arah pembangunan, tapi kami juga bertanggung jawab untuk mengawal agar dokumen ini tidak menjadi formalitas. Ini harus menjadi kompas pembangunan yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.