RRI.CO.ID, Majalengka - Transformasi penyelenggaraan haji tahun 2026 tidak hanya berfokus pada aspek pelayanan ibadah, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional. Menteri Haji dan Umrah (Kemenhaj) Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem haji.
Sejalan dengan arahan pemerintah pusat, kebutuhan konsumsi jamaah di Tanah Suci kini mulai diarahkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Bumbu dapur hasil produksi UMKM lokal diwajibkan menjadi bagian dari rantai pasok konsumsi jamaah, sebagai upaya meningkatkan daya saing produk nasional di kancah global.
Tak hanya itu, sektor perikanan juga mendapat perhatian serius. Komoditas seperti ikan patin dari Jawa Barat diproyeksikan menjadi pemasok utama lauk-pauk jamaah, menggantikan produk impor.
"Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat serta memperkuat kemandirian pangan nasional," ujar Kemenhaj saat menghadiri manasik haji di Ponpes Al-Mizan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Senin, 6 April 2026.
Di sisi lain, penyelenggaraan haji 2026 tetap mengedepankan prinsip inklusivitas melalui konsep Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan. Hal ini menjadi krusial mengingat sekitar 70 persen jamaah tahun ini merupakan lanjut usia.
Untuk tahun 2026, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 jamaah, dengan rincian 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah khusus. Proses pemberangkatan dijadwalkan mulai 22 April 2026, dengan jamaah masuk asrama haji sehari sebelumnya.
Sementara puncak pelaksanaan wukuf di Arafah diperkirakan berlangsung pada 26 Mei 2026. Dengan berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga mampu memberikan manfaat luas, baik secara spiritual maupun ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....