RRI.CO.ID, Cirebon – Fenomena judi online di Indonesia hingga saat ini masih terus ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terkait aktivitas ilegal tersebut.

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum UGJ Cirebon, Dr. Ismayana, S.H., M.H., menyampaikan bahwa judi merupakan bagian dari tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, praktik perjudian tetap dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Ia menilai bahwa keberadaan judi online tidak lepas dari faktor manusia itu sendiri. “Kejahatan atau pelanggaran hukum pada dasarnya akan selalu mengiringi kehidupan manusia, sehingga fenomena seperti judi online akan terus muncul,” ujar Ismayana dalam Program Sanksi Pro 1 RRI Cirebon edisi Rabu, 29 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan yang telah dibuat. Menurutnya, ada faktor lain seperti aparat penegak hukum dan peran masyarakat yang turut menentukan keberhasilan penindakan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketidaksinergian antar komponen tersebut menjadi salah satu penyebab maraknya kejahatan. “Sepanjang aturan, aparat, dan masyarakat tidak berjalan beriringan secara konsisten, maka kejahatan seperti judi online akan tetap ada,” ucapnya.

Selain itu, faktor individu juga menjadi pemicu seseorang terlibat dalam judi online. Beberapa orang melakukannya karena desakan ekonomi, sementara lainnya hanya sekadar mencoba peruntungan.

Tidak sedikit pula yang terjerumus karena rasa penasaran atau iseng dengan nominal kecil. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Dengan berbagai faktor tersebut, diperlukan upaya bersama untuk menekan praktik judi online di masyarakat. Sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan ini secara berkelanjutan.