Menkeu Suahasil Diingatkan Dorong Kebijakan Fiskal Produktif

RRI.CO.ID, Cirebon - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026. Momen pergantian pimpinan tersebut langsung memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan fiskal nasional ke depan.

Suahasil Nazara bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan karena pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal. Selain itu, ia juga tercatat bertahun-tahun menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yang memahami tata kelola APBN secara mendalam.

Sebagai pejabat yang lama berada di dalam sistem, Suahasil dituntut berani mengoreksi kebijakan fiskal yang selama ini ikut dikelolanya. Publik menilai ia harus memberikan perubahan nyata bagi kualitas anggaran dan tidak sekadar mempertahankan stabilitas birokrasi.

Komitmen menjaga defisit APBN di bawah tiga persen PDB sangat penting untuk menjaga disiplin dan kepastian pasar. Namun, angka defisit yang terkendali tidak otomatis menjamin kesehatan APBN apabila dicapai melalui penekanan belanja daerah atau pemangkasan subsidi.

Lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan Moody’s turut menyoroti konsistensi kebijakan serta keterbukaan tata kelola penerimaan negara. Kredibilitas fiskal sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat dan pasar terhadap kepastian arah ekonomi pemerintah.

Persoalan penting lain yang perlu diperjelas adalah hubungan tata kelola antara mekanisme APBN dan lembaga Danantara. Perdebatan mengenai dividen BUMN menunjukkan perlunya transparansi atas hasil pengelolaan aset negara kepada publik.

Pemerintah diingatkan agar tidak menciptakan dua mekanisme fiskal yang berjalan sendiri-sendiri di luar pengawasan DPR. Batas antara investasi komersial, penugasan pemerintah, dividen publik, dan risiko fiskal harus ditetapkan secara tegas.

Rancangan APBN 2027 dirancang dengan target pendapatan sebesar Rp3.426 triliun dan alokasi belanja mencapai Rp4.097 triliun. Meskipun angka defisit tergolong aman, tantangan terbesar terletak pada skema pembiayaan berbagai program prioritas nasional.

Pemerintah dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai program seperti MBG, subsidi energi, ketahanan pangan, hingga infrastruktur. Apabila seluruh program dijadikan prioritas, hal tersebut menandakan tidak adanya skala prioritas anggaran yang jelas.

Menteri Keuangan dinilai harus berani menentukan skala prioritas dan menunda program yang belum memiliki kepastian sumber dana. Penanganan anggaran diharapkan tidak memilih solusi instan seperti menaikkan tekanan pajak pada kelompok yang sudah patuh.

Kebijakan pemangkasan subsidi rakyat maupun penekanan belanja daerah secara berlebihan berisiko mengorbankan daya beli masyarakat. APBN tidak boleh terlihat sehat di atas kertas jika harus mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah.

Pergantian pimpinan Kemenkeu diharapkan tidak mengembalikan pendekatan konservatif yang menahan laju ekspansi ekonomi nasional. Pesan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pentingnya peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai tetap relevan.

Perekonomian nasional membutuhkan penguatan di sektor investasi, industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat. Langkah pendorongan ekonomi perlu dikawal agar tidak terlalu eksperimental serta tetap mudah diprediksi oleh pasar.

Indonesia membutuhkan skema fiskal produktif yang menilai alokasi belanja berdasarkan asas manfaat ekonominya bagi publik. Evaluasi subsidi harus berfokus pada efektivitas penyaluran, sementara penerimaan pajak diperluas melalui peningkatan kepatuhan.

Suahasil Nazara harus membuktikan bahwa pimpinan dari dalam sistem mampu melakukan koreksi dan pembenahan secara menyeluruh. Tanpa perbaikan kualitas belanja dan akuntabilitas fiskal, pergantian Menteri Keuangan ini hanya akan menghasilkan stabilitas administratif semata.

Sudut pandang ditulis oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta.