Ekonom UPN: Kenaikan BI Rate dan Pertamax Tekan Kelas Menengah

RRI.CO.ID, Kuningan - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 5,50 persen diprediksi akan semakin menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Kondisi tersebut diperparah oleh lonjakan harga BBM jenis Pertamax yang naik drastis dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling terpukul oleh kedua kebijakan tersebut. Pasalnya, mereka harus menghadapi lonjakan biaya hidup di tengah pendapatan yang tidak kunjung meningkat secara signifikan.

"Kenaikan suku bunga dan harga BBM nonsubsidi bukan sekadar persoalan angka. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui cicilan yang berpotensi naik, biaya transportasi yang bertambah, hingga pengeluaran rumah tangga yang semakin besar," kata Achmad kepada RRI, Rabu 10 Juni 2026.

Menurutnya, selama ini kelas menengah memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik yang menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, tekanan terhadap kelompok tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Ia menjelaskan, kenaikan BI Rate umumnya dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong kenaikan bunga kredit perbankan, termasuk kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan, hingga pembiayaan usaha.

"Ketika suku bunga naik, ruang keuangan rumah tangga menjadi semakin sempit. Banyak keluarga kelas menengah masih bergantung pada kredit untuk memenuhi kebutuhan perumahan, kendaraan, maupun pengembangan usaha," ujarnya.

Selain itu, kenaikan harga Pertamax dinilai akan menambah beban pengeluaran masyarakat. Achmad menilai tidak semua pengguna Pertamax berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi. Banyak pekerja, pegawai swasta, guru, hingga pelaku UMKM menggunakan Pertamax karena kebutuhan mobilitas sehari-hari.

"BBM merupakan komponen penting dalam aktivitas ekonomi. Saat harganya naik, dampaknya tidak hanya dirasakan saat mengisi tangki kendaraan, tetapi juga bisa memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak pada harga kebutuhan masyarakat," katanya.

Achmad mengingatkan bahwa kondisi kelas menengah Indonesia saat ini tidak sekuat yang dibayangkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah Indonesia menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024.

Menurutnya, penurunan tersebut menjadi sinyal bahwa semakin banyak masyarakat yang rentan mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Hal ini terjadi akibat tekanan ekonomi yang terus meningkat dan membebani masyarakat kelas menengah.

"Kelas menengah merupakan pembayar pajak, penggerak konsumsi, pengguna jasa keuangan, dan salah satu penopang utama ekonomi nasional. Jika daya beli mereka terus melemah, maka dampaknya akan terasa pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," ucapnya.

Ia mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan ketahanan ekonomi kelas menengah dalam setiap penyusunan kebijakan. Menurutnya, dampak kenaikan suku bunga, tarif, maupun harga energi terhadap rumah tangga perlu menjadi pertimbangan utama.

Achmad menilai pemerintah perlu segera memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan masyarakat kelas menengah bawah. Langkah tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses transportasi publik yang terjangkau, dukungan sektor produktif, serta kebijakan menjaga daya beli.

"Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga. Pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak hanya tercermin dari indikator makro, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan kualitas hidupnya," kata menuturkan.

Achmad berharap kebijakan ekonomi pemerintah ke depan tidak hanya berfokus pada stabilitas fiskal dan moneter semata. Kebijakan tersebut juga harus mampu menjaga keberlangsungan kelas menengah yang menjadi salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia.