RRI.CO.ID, Kuningan - Satu tahun pertama kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani di Kabupaten Kuningan diwarnai klaim perbaikan ekonomi yang cepat. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan, sejumlah catatan kritis tetap mengemuka, terutama soal keberlanjutan fiskal dan kualitas pertumbuhan.

Dalam agenda refleksi satu tahun kepemimpinan, kepala daerah menyampaikan bahwa pemerintahannya mewarisi tekanan fiskal akibat beban tunda bayar. Strategi pengetatan anggaran dan efisiensi belanja disebut menjadi langkah awal menstabilkan keuangan daerah.

“Kami memulai di tengah keterbatasan fiskal dan beban tunda bayar. Fokus kami kebijakan yang berdampak ke perut dan saku masyarakat,” ujar Dian dalam keterangannya pada Senin, 16 Februari 2026.

Data pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 yang mencapai 10,42 persen diklaim sebagai yang tertinggi di Pulau Jawa. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai lonjakan satu triwulan perlu dibaca hati-hati karena bisa dipengaruhi faktor musiman, basis pembanding rendah, atau proyek-proyek jangka pendek yang belum tentu mencerminkan tren tahunan.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan turun dari 11,88 persen pada 2024 menjadi 10,74 persen per Maret 2025. Penurunan ini diapresiasi, namun tetap menyisakan pekerjaan rumah pada kedalaman kemiskinan dan kerentanan kelompok hampir miskin yang mudah kembali jatuh saat harga kebutuhan pokok bergejolak.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah mengklaim pembukaan lebih dari 13.000 lowongan pada 100 hari kerja. Tantangannya, menurut kalangan pelaku usaha, adalah memastikan pekerjaan tersebut formal, berupah layak, dan berkelanjutan bukan sekadar serapan jangka pendek.

Pemda juga menonjolkan strategi menarik investasi dan memperkuat UMKM. Langkah ini dinilai tepat, tetapi membutuhkan kepastian regulasi, kemudahan perizinan yang konsisten, serta infrastruktur pendukung agar investor bertahan dan UMKM naik kelas.

Sejumlah penghargaan turut diraih, termasuk dari CNN Indonesia melalui ajang CNN Indonesia Awards. Namun, capaian simbolik itu dinilai belum cukup tanpa indikator kinerja yang transparan, seperti rasio belanja produktif, realisasi investasi riil, dan perbaikan kualitas layanan publik.

Secara umum, arah kebijakan ekonomi daerah menunjukkan sinyal positif. Meski begitu, konsistensi reformasi fiskal, penguatan sektor riil, dan perlindungan kelompok rentan akan menjadi penentu apakah akselerasi saat ini dapat dijaga dalam jangka menengah. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang inklusif dan tahan guncangan.