KBRN, Kuningan : Ketua Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Kabupaten Kuningan, H. Udin Kusnedi, MM, menyoroti pernyataan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang mengklaim pertumbuhan ekonomi dua digit sebagai hasil keberhasilan program pemerintah daerah. Menurutnya, lonjakan ekonomi tersebut lebih dipengaruhi oleh kebijakan nasional, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

“Saya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kuningan yang tinggi, tapi harus jujur diakui bahwa ini bukan semata hasil kerja pemerintah daerah. Kebijakan nasional Presiden Prabowo, terutama program makan bergizi gratis, menjadi faktor utama yang menggerakkan ekonomi rakyat,” tegas H. Udin, saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (4/11/2025).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan mencatat, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 9,76 persen pada triwulan I 2025 dan meningkat menjadi 10,09 persen pada triwulan II (c-to-c). Secara tahunan (year-on-year), laju pertumbuhan Kuningan bahkan mencapai 10,42 persen, tertinggi di Pulau Jawa.

Namun, menurut H. Udin, tren tersebut sejalan dengan kondisi nasional. Berdasarkan data BPS pusat, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sekitar 6,4 persen (YoY) tertinggi dalam lima tahun terakhir didorong oleh kenaikan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang meningkat.

“Sejak program makan bergizi gratis dijalankan awal tahun ini, permintaan bahan pangan meningkat tajam. Petani, pedagang pasar, dan pelaku UMKM ikut menikmati perputaran uang yang lebih cepat. Ini bukti bahwa efek ekonomi datang dari kebijakan nasional yang menyentuh langsung rakyat kecil,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis kini menjangkau sekolah-sekolah, pesantren, dan kelompok masyarakat rentan di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menggandeng pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan makanan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh ekonomi daerah.

Politisi PAN ini menilai klaim sepihak dari pemerintah daerah yang menonjolkan program lokal sebagai penyebab utama pertumbuhan ekonomi kurang tepat.

“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional. Pemkab seharusnya jujur bahwa kebijakan Presiden Prabowo menjadi penopang utama. Tanpa dorongan konsumsi rakyat lewat program pusat, ekonomi daerah tidak akan melonjak setinggi itu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih fokus memperkuat peran pelengkap, seperti memperbaiki infrastruktur pendukung dan membuka akses pasar baru bagi pelaku usaha kecil.

“Daerah harus memperkuat sinergi, bukan mengklaim keberhasilan nasional sebagai hasil sendiri. Ekonomi rakyat bergerak karena program besar dari pusat, dan kita wajib menjaga momentumnya,” pungkasnya.

Dengan kombinasi kebijakan nasional yang pro-rakyat dan dukungan pelaksanaan di tingkat daerah, pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, termasuk Kuningan, diproyeksikan tetap solid hingga akhir tahun 2025.