RRI.CO.ID, Kuningan – Sejumlah mitra pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Kedatangan mereka bertujuan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan klarifikasi terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Audiensi itu dilakukan untuk mendorong keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Selain itu, pertemuan tersebut juga bertujuan menjawab berbagai isu di masyarakat, termasuk soal keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok bahan makanan.

Ketua Forum Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Kuningan, H. Udin Kusnedi, memberikan penjelasan mengenai kedatangan para mitra tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk menanggapi kelompok yang sebelumnya menyampaikan penolakan terhadap program MBG.

“Tidak ada kaitannya dengan tandingan penolakan atau gerakan serupa. Kami datang ke DPRD karena lembaga ini merupakan perwakilan masyarakat. Kami ingin menyampaikan bahwa MBG memiliki manfaat besar, terutama bagi masyarakat Kuningan,” ujar H. Udin usai audiensi, di Gedung DPRD Kuningan, Senin, 29 Juni 2026.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan program nasional tersebut membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah tinggi setiap harinya.

Ia menyebut, saat ini terdapat sekitar 173 dapur MBG yang telah siap beroperasi di Kabupaten Kuningan. Jika rata-rata satu dapur membutuhkan sekitar 350 kilogram bahan pokok per hari, maka total kebutuhan daerah dapat mencapai sekitar 60.550 kilogram atau 60,5 ton.

“Angka 60.550 kilogram itu baru kebutuhan bahan pokok. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat Kuningan untuk ikut mengambil peran sebagai penyedia komoditas,” katanya.

H. Udin menjelaskan, MBG merupakan program strategis nasional yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari APBD Kabupaten Kuningan. Karena itu, pihaknya berharap DPRD dapat ikut mengawal agar program tersebut berjalan berkelanjutan dan manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat daerah.

Terkait isu adanya dominasi pemasok besar atau monopoli dalam penyediaan bahan baku MBG, H. Udin membantah hal tersebut. Ia menegaskan, mitra pelaksana MBG tetap melibatkan UMKM lokal dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan.

“Saya pastikan seluruh mitra MBG membeli bahan baku dari UMKM lokal. Tidak ada mitra yang memiliki kebun sayur sendiri, peternakan ayam sendiri, atau perkebunan sendiri. Semua kebutuhan itu diperoleh dari masyarakat,” katanya menegaskan.

Namun, ia menyebut pemilihan pemasok diserahkan kepada masing-masing mitra karena mempertimbangkan jaringan kerja, jarak, serta efisiensi distribusi agar bahan makanan tetap segar. Sementara itu, terkait penghentian sementara operasional MBG, H. Udin menyebut hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi dan penyempurnaan sistem.

“Memang saat ini ada jeda sementara untuk evaluasi besar-besaran terhadap kekurangan dan kendala yang terjadi sebelumnya. Ini menjadi bagian dari penyempurnaan program,” ucapnya menjelaskan.

Ia menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterima dari internal pengelola, program MBG direncanakan kembali berjalan secara serentak setelah proses evaluasi selesai. “Kami berharap setelah evaluasi ini sistemnya semakin baik, sehingga manfaat MBG bisa dirasakan masyarakat, baik untuk pemenuhan gizi anak maupun penguatan ekonomi daerah,” ujarnya.