Baru 85 SPPG Bersertifikat Halal, Sekda Kuningan Ungkap Kendala MBG

RRI.CO.ID, Kuningan - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan yang ditargetkan menjangkau 391.710 penerima manfaat masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar. Mulai dari ketimpangan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belum tuntasnya sertifikasi halal, hingga minimnya kelengkapan dokumen lingkungan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan yang juga Ketua Satgas P3MBG, U. Kusmana, S.Sos., M.Si., secara terbuka mengakui masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan. “Tantangan di lapangan berupa distribusi ke wilayah terpencil, sarana penyimpanan yang belum memadai, hingga standar IPAL, PBG dan sertifikasi halal yang masih berjalan. Semua ini nyata, bukan teori,” kata U Kusmana, pada Jumat, 12 Juni 2026.

Besarnya target penerima manfaat ternyata belum sepenuhnya ditopang kesiapan infrastruktur. Dari total 183 unit SPPG yang telah terbentuk, sebanyak 179 unit berada di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi, sedangkan daerah terpencil yang justru memiliki tantangan akses lebih tinggi baru ditopang empat unit pelayanan.

Persoalan lain muncul pada aspek legalitas dan jaminan mutu. Dari 183 SPPG yang ada, hanya 85 unit yang telah mengantongi sertifikat halal. Sebanyak 73 unit masih dalam proses pengurusan, sementara puluhan lainnya belum tercatat memenuhi standar halalan thayyiban.

Di bidang lingkungan hidup, kondisi serupa juga terjadi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan baru menerbitkan 90 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan 33 arahan dokumen lingkungan. Artinya, masih terdapat banyak unit yang belum mengantongi kelengkapan administrasi lingkungan.

Sementara dari aspek Sarana Lingkungan Hidup Sehat (SLHS), sebanyak 166 unit dinyatakan memenuhi standar kesehatan. Sementara 11 unit lainnya masih memerlukan pembenahan.

Ketimpangan antara besarnya target penerima manfaat dengan kesiapan fasilitas tersebut menjadi sorotan. Sebab, program yang menyangkut kesehatan dan asupan gizi anak-anak sekolah serta kelompok rentan dinilai berisiko apabila dijalankan tanpa didukung standar operasional yang sepenuhnya terpenuhi.

Merespons kondisi tersebut, Kusmana meminta seluruh jajaran tidak menganggap rapat koordinasi hanya sebagai kegiatan seremonial. “Saya ingin kita memandang rapat ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan setiap anak di Kabupaten Kuningan mendapatkan haknya atas makanan bergizi,” ujarnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Satgas P3MBG menginstruksikan percepatan distribusi logistik ke wilayah terpencil, penambahan fasilitas cold storage, percepatan sertifikasi halal. Selain itu, penguatan pengawasan lintas sektor, integrasi data penerima manfaat, serta pelibatan petani, peternak, UMKM dan BUMDesa dalam rantai pasok bahan pangan.

Meski demikian, rapat tersebut sekaligus mengungkap bahwa program strategis nasional yang menyasar hampir 400 ribu warga Kuningan masih menyimpan sejumlah persoalan fundamental. Publik kini menunggu sejauh mana langkah percepatan yang dijanjikan dapat diwujudkan di lapangan, mengingat keterlambatan penyelesaian berbagai persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan bagi para penerima manfaat.